RADAR JOGJA – Bawaslu Kota Magelang mulai menertibkan APK paslon Pilkada Kota Magelang. Penertiban dilakukan sejak Jumat (23/10) lalu. Hasilnya ratusan APK langgar aturan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Hukum dan Sengketa Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang Maludin Taufik menyebut, ada 100 lebih alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. Pelanggaran didominasi karena kesalahan memasang juga dari segi desain cetakan dan ukuran baliho yang melebihi ketentuan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 73 PKPU nomor 11 tahun 2020.

“Desain secara umum sudah benar. Namun, pada masing-masing calon masih mencantumkan partai pendukung,” ujar Maludin dihubungi Radar Jogja, Minggu (25/10).

Padahal, secara aturan, baik desain baliho ataupun spanduk masing-masing paslon hanya boleh mencantumkan partai pengusung saja. Selain itu juga masih banyak ditemukan pelanggaran pada ukuran baliho. Ukuran lebih besar dari batas maksimal yakni, 7 x 4 meter.

Meski sudah menyampaikan teguran lisan maupun tertulis kepada tim paslon, temuan APK yang di pasang di pohon, tiang listrik, maupun area tempat ibadah juga masih ditemukan. Bahkan surat imbauan sudah diterbitkan sejak awal Oktober.

“Secara umum, masih banyak yang belum paham karena kurangnya Sosialisasi. Kalau Tim Paslon pasti sudah paham. Kalau di tingkat bawah banyak yang belum paham,” tuturnya.

Dikatakan, penertiban APK dilakukan selama tiga hari di tiga Kecamatan. Di awali di Kecamatan Magelang Utara dan Magelang Tengah. Terakhir, hari ini (26/10) di Kecamatan Magelang Selatan. Penertiban melibatkan Satpol PP Kota Magelang.

Meski demikian, kata Maludin, beberapa tim paslon langsung meminta surat izin pengambilan APK yang disimpan di Kantor Satpol PP.

Lain halnya penawasan pada kegiatan Debat Paslon Putaran Pertama yang digelar Kamis malam (22/10). Dikatakan dalam kegiatan tersebut nihil pelanggaran.

“Saya rasa relatif tertib. Sesuai protap dan tak ada catatan di formnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu menyebut, ada dua dugaan pelanggaran paslon saat kegiatan kampanye tatap muka. Pelanggaran tersebut karena tak sesuai protokol kesehatan hingga timbul kerumunan massa. Berada di ruang terbatas denan kuota melebihi kapasitas.

“Langsung kami ditegur dan sudah terkondisikan,” katanya.

“Dugaan pelanggaran lainnya masih didalami. Karena juga menyangkut netralitas ASN,” imbuhnya. (mel/pra)

Magelang