RADAR JOGJA – Kampanye pilkada 2020, yang berlangsung di masa pandemi Covid-19, menuntut kedisiplinan penerapan prokes. Terkait hal itu sudah diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2020.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Diana Ariyanti menyampaikan, sejak awal ditetapkan pilkada serentak  protokol kesehatan perlu diperketat. Melibatkan gugus tugas sebagai lembaga yang berkewenangan mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada. Selain memperketat kegiatan kampanye, protokol kesehatan penyelenggara juga penting. Dia menyebut seluruh komisioner KPU dalam keadaan sehat dan aman dari Covid-19. “Dari 21 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang menggelar kontestasi ini, seluruh penyelenggara (Badan Add Hoc) tingkat desa, kecamatan dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dilakukan rapid test,” katanya dalam Focus Group Discussion Bedah Peraturan KPU (PKPU), Rabu  (30/9).

Menurut dia, untuk debat publik paling banyak dilakukan tiga kali di daerah pemilihan. Bedasarkan kesepakatan KPU dan tim kampanye paslon. Khusus kampanye periode 22 November – 5 Desember akan difasilitasi KPU.  Tetapi kampanye lain, seperti pertemuan terbatas, tatap muka, itu dapat dilakukan sejak kampanye 26 September sampai 5 Desember oleh paslon. “Terhitung 71 hari itu harus memenuhi kaidah dan izin dan sebagainya. tidak ada batasan minimal berapa kali berkampanye. Karena paslon harus memberikan informasi visi misi dan programnya kepada pemilih,” tuturnya.

Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron menyebut, kegiatan ini sebagai wujud sosialisai bagaimana batasan berkampanye di tengah pandemi Covid-19. Sehingga kampanye dapat berjalan dengan baik, nyaman dan aman di masyarakat. “Jangan sampai menimbulkan kerumunan dan memicu klaster baru,” terang Basmar.

Kordiv Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Magelang Maludin Taufik menambahkan, kampanye yang diawali dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) sudah dilakukan. Selama masa kampanye, pihaknya akan melakukan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tatap muka maupun daring. “Tetapi juga terkait pemasangan APK. Misalnya ada temuan pelanggaran APK, maka tim paslon kita panggil. Dalam waktu satu kali 24 jam, APK harus diturunkan,” bebernya.

Dia juga mengimbau kepada siapapun apabila menemui pelanggaran yang dilakukan paslon, agar segera melaporkan ke Bawaslu dilengkapi dengan bukti yang kuat. (mel/pra)

Magelang