RADAR JOGJA – Pematokan lahan oleh Akademi TNI pada Jumat (3/7) memunculkan pemindahan kantor Wali Kota Magelang. Pindah ke kantor lama yakni kantor yang kini merupakan kantor PDAM Kota Magelang.

PELAYANAN: Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito merasa enggan untuk memindahkan  kantor Pemkot Magelang. ( AHMAD SYARIFUDIN/RADAR JOGJA )

Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito merasa keberatan jika harus pindah ke kantor lama. Sebab, organisasi perangkat daerah (OPD) yang dimiliki sudah sangat banyak. Apalagi, kantor DPRD Kota Magelang juga ikut tergusur.

“OPD saya sudah sekian banyaknya. Jangan latah menyampaikan terus pindah. Itu dilihat di lapangan,” jelasnya saat ditemui usai menghadiri penutupan pendidikan di Akademi Militer Senin (6/7).

Saat ini lahan seluas sekitar hektare yang dipatok tersebut ditempati beberapa instansi. Selain kantor Wali Kota Magelang, ada kantor Inspektorat Kota Magelang, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Magelang, Badan Pengelola kantor Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Dinas Kesehatan Kota Magelang, dan DPRD Kota Magelang.

Selama ini telah dilakukan sembilan kali pertemuan antara pemkot dengan Akademi TNI dengan dimediasi oleh Kemendagri. Belum ada keputusan final.

Sigit mengakui sudah ada upaya untuk saling menghibahkan aset. Namun, dana yang dimiliki pemkot maupun Kemendagri tidak mencukupi.

TEGAS: Danjen Akademi TNI Letjen Bambang Suswantono (berbaju putih) saat menghadiri penutupan pendidikan Akademi Militer (putih). ( AHMAD SYARIFUDIN/RADAR JOGJA )

Danjen Akademi TNI Letjen Bambang Suswantono menyatakan, jika pemerintah tidak bersedia menyediakan ruislag Rp 200 miliar maka diminta segera pindah. Opsi ini merupakan pilihan yang paling mungkin dilakukan mengingat tidak tersedianya dana untuk ruislag. “Anda (Wali Kota) tidak mempunyai hak untuk aset itu,” jelasnya.

“Saya sudah bicara dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) dan Mendagri. Kalau harus mengganti lahan kurang lebih Rp 200 miliar, tidak mungkin. Opsi ke kantor yang lama. Tentu tidak serta merta hari ini. Kami bantu bisa enam bulan bisa satu tahun,” jelasnya.

Bambang tidak menafikkan ada opsi untuk mengganti aset tersebut dengan lahan lain. Dia mengaku tidak keberatan asalkan dana untuk membeli lahan tersebut tersedia. “Tapi siapa yang beli? Tidak ada uang,” jelasnya. (asa/amd)

Magelang