RADAR JOGJA – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 45 miliar untuk penanganan pandemi virus korona (Covid-19). Anggaran tersebut diambil dari dana belanja tidak terduga (BTT) dalam anggaran pendapatan dan belanja paerah (APBD) periode 2020.

Dari anggaran tersebut, sekitar Rp 1 miliar dialokasikan untuk penanganan medis. Dana tersebut telah dikucurkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang.

“Sebelum dikeluarkan SKB (surat keputusan bersama) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, kita sudah mengupayakan dari segi anggaran yakni dengan realokasi dan refocusing anggaran. Nilainya kurang lebih Rp 45 miliar. Dan ini sudah ada sisa dari dana BTT sebesar Rp 2,5 miliar,” papar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Magelang Wawan Setiadi saat dihubungi Senin (14/4).

Anggaran tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Realokasi dan Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19 dan Efisiensi APBD 2020 di Ruang Sidang Lantai 2 Kantor Wali Kota Magelang Senin (13/4). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Joko Budiyono dan diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Magelang.

Realokasi anggaran tersebut merujuk SKB Menkeu dan Mendagri dengan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Upaya yang dilakukan adalah realokasi dan efisiensi pada belanja modal, belanja barang, belanja jasa, dan lain sebagainya.

Wawan menyebutkan, saat ini terjadi koreksi atas pendapatan negara mencapai Rp 500 triliun akibat pandemi Covid-19. Hal ini berimbas pada dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Khusus dana untuk Pemkot Magelang terkoreksi 23,5 persen dari dana bagi hasil (DBH) dan 10 persen untuk dana insentif daerah (DID).

“Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK) pembangunan fisik sudah dihentikan, kecuali untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan,” tandas Wawan.

Menurutnya, kondisi ini perlu ada penyesuaian dengan postur APBD Kota Magelang tahun 2020. Terlebih, diperkirakan ada penurunan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 50 persen.

Oleh karena itu, BPKD Kota Magelang mendorong seluruh OPD segera melakukan penyesuaian anggaran. Batas maksimalnya dua minggu ke depan.

Sekda Kota Magelang Joko Budiyono menuturkan, mulai Februari lalu semua kebijakan pemerintah difokuskan pada percepatan penanganan Covid-19. Termasuk kebijakan pengelolaan keuangan.

Untuk Pemkot Magelang, kata Joko, anggaran Rp 45 miliar tersebut dirumuskan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Itu mulai aspek kesehatan, ekonomi, dampak sosial, dan sebagainya.

“Anggaran ini kita ambilkan dari rasionalisasi dan penyesuaian tersebut. Program dan kegiatan di luar penanganan Covid-19 harus dialihkan seperti perjalanan dinas, workshop, belanja makan minum, ATK, dan beberapa belanja modal yang kurang urgen sementara ditahan dulu,” kata Joko. (asa/amd)

Magelang