RADAR JOGJA – Keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akses air dan sanitasi perlu ditingkatkan. Hal itu sedang diupayakan jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang.

Kepala Disperkim Kota Magelang Handini Rahayu menjelaskan, ada yang berbeda dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kebutuhan akses air dan sanitasi. Sebelumnya monev dilakukan oleh pemerintah. Kali ini dilakukan langsung oleh masyarakat.

”Justru lebih efektif dilakukan oleh masyarakat. Karena masyarakat yang tahu persis apa yang kurang,” jelasnya saat ditemui di Kelurahan Panjang, Magelang Tengah, Kota Magelang, Rabu  (11/3).

Menurutnya, saat ini sudah ada empat tim yang terbentuk. Yakni, tim di Tidar Utara, Paniang, Rejowinangun Utara, dan Gelangan. ”Ke depan setiap kelurahan punya tim monitoring. Tujuh belas kelurahan akan dibentuk. Dari monev ini kan disampaikan semua, mana yang belum bisa diatasi oleh kelurahan, untuk diatasi oleh dinas terkait,” jelasnya.

Handini menyatakan, ada beberapa kendala yang masih ditemui dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses sanitasi dan air bersih. Salah satu kendala itu kesadaran masyarakat. ”Tingkat kesadaran masih rendah, justru (masyarakat) yang mampu (secara ekonomi). Kami tidak bisa memberikan bantuan,” jelasnya.

Bantuan akan difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan berupa pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Namun, pembangunan IPAL juga menemui kendala. Yakni, ketersediaan lahan. Lahan di perkotaan yang sangat terbatas menyulitkan untuk pembangunan IPAL.

”Masyarakat berpenghasilan rendah membangunkan IPAL tapi lahannya terbatas. Mau dibangunkan, lahannya tidak ada. Kalau pun ada, pipanya terlalu jauh,” jelasnya.

Dia mengakui, biaya yang tersedia untuk pembuatan IPAL hanya memungkinkan untuk jaringan perpipaan sampai depan rumah warga. ”Akses pembiayaan, kami membangunkan tidak sampai ke dalam rumah. Masyarakat berkewajiban menyambung dari lubang kloset sampai keluar rumah. Dari situ sudah ada bangunan pipa,” jelasnya.

Handiri menuturkan, banyak masyarakat yang masih enggan membangun jaringan perpipaan di dalam rumah. ”Kami bekerja sama dengan Bank Magelang untuk mengucurkan kredit sanitasi. Sudah membuat MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) tapi masyarakat sudah ketakutan untuk pinjam,” jelasnya. (asa/amd)

Magelang