RADAR JOGJA – Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPKB PPPA) Kabupaten Magelang memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Mereka mesti menuntaskan pemenuhan wajib belajar 12 tahun, perkawinan usia anak, fasilitas taman bermain, pojok menyusui, sampai menangani stunting.

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Andie Wibowo menjelaskan, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Saat ini masih ada empat kecamatan yang belum mendapatkan predikat kecamatan layak anak. Di antaranya, Mertoyudan, Salaman, Tempuran, dan Dukun.

Hal ini dikarenakan dalam kecamatan ini indikator layak anak masih terlalu minim. Salah satunya terkait pemenuhan wajib belajar 12 tahun. ”Beberapa faktor menjadi penyebab tidak tuntas wajib belajar 12 tahun. Penyebab pertama faktor ekonomi. Pemerintah sudah ada BOS dan yang lain,” jelasnya.

Namun, ternyata bantuan dari pemerintah masih belum mampu mendorong masyarakat untuk memenuhi hak ini. ”Yang menjadi keberatan terkait dengan akses dan operasional. Belum semua bisa untuk menutup,” jelasnya.

Selain meningkatkan akses, ia juga mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pemenuhan hak anak. ”Bisa dikembangkan semisal iuran, arisan. Bisa juga memberikan bantuan dari dana desa untuk masyarakat yang tidak mampu,” jelasnya.

Selain itu, fasilitas berupa pojok menyusui di fasilitas publik maupun lingkungan perkantoran masih sangat minim. ”Ada beberapa OPD yang menyiapkan pojok atau ruang khusus laktasi, termasuk di Setda. Terutama untuk yang melakukan pelayanan,” jelasnya.

Plt Kabid PPPA Tri Setyowati menyampaikan, dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Magelang dibentuk Kabupaten Layak Anak. ”Untuk Magelang tahun 2019, ada tiga pembentukan kampung anak sejahtera. Di Desa Polengan di Srumbung dan Banyusidi di Pakis. Nanti rencana akan ada lima desa lagi di tahun 2020,” jelasnya. (asa/amd)

Magelang