RADAR JOGJA – Ketua RW 4 Cekelan, Blondo, Mungkid, Agus Haryono, dipanggil Polsek Mungkid Kabupaten Magelang Rabu (4/12). Dia menemui Ipda Sutrisno di Ruang Unit Reskrim Polsek Mungkid untuk diperiksa terkait sengketa tanah pemerintah Government Grond (GG) yang dimanfaatkan untuk GG Balong Jati Park.

Pemanggilan tersebut terkait laporan yang dilayangkan Inneke Yuliany Wibowo karena dianggap menggunakan lahan tanpa izin. Inneke mengklaim tanah tersebut miliknya. Padahal, sejak lama masyarakat setempat menggunakan tanah yang berstatus Government Grond (GG) tersebut digunakan untuk kegiatan arung jeram.

”Balong Jati Park dari kecil milik orang Blondo. Tahu-tahu ada yang mempermasalahkan. Kan orang-orang sini bingung. Tahunya tanah GG. Tahu-tahu disertifikatkan. Orang sekitar tidak mengetahui,” jelasnya.

Sebelumnya, salah seorang warga menjual tanah miliknya yang bersebelahan dengan tanah GG tersebut. Namun, ternyata tanah yang dijual ternata mencaplok tanah GG. Bahkan, tanah GG tersebut kini telah beralih kepemilikan ke Inneke.

”Awalnya dari Pak Irfan. Tapi, yang melegalisasi kan Pak Harto selaku kepala desa. Ini saya kejar Letter C tidak pernah muncul,” jelas Agus.

Advokat LKBH UM Magelang Saji menjelaskan, tanah GG memang dapat dimohonkan untuk menjadi milik pribadi. ”Tanah GG ada syarat khusus. Di antaranya, dimohon oleh yang menguasai sekurang-kurangnya dua puluh tahun. Kalau ada, misalnya seseorang yang tidak menguasai mengajukan permohonan, secara hukum harusnya tidak dikabulkan. Itu yang bisa dipersoalkan,” jelasnya.

Selain itu, bukti kepemilikan berupa sertifikat seharusnya memuat tanda tangan dari pemilik tanah sekitar. Dengan demikian, batas-batas tanah dapat dibuktikan. ”Penunjukan batas-batas oleh tetangga sebelah dibuktikan dengan tanda tangan,” jelasnya.

Ada pula persoalan mengenai penghilangan jalan berbatu di samping sungai. Agus sempat menunjukkan kepada Radar Jogja mengenai peta desa di mana jalan ke Balong Jati Park telah dihapus.

Menurut Saji, tanah sudah berstatus sebagai jalan harus tetap hidup sebagai jalan. ”Tidak boleh diklaim sebagai pekarangan,” jelasnya. (asa/amd)

Magelang