MAGELANG – Kawasan kumuh di Kota Magelang ternyata masih luas. Seluas 37.201 hektare. Tersebar di empat kelurahan, Potrobangsan, Rejowinangun Selatan, Rejowinangun Utara, dan Tidar Utara.

‘’Kami sedang menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2016,’’ kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang, Handini Rahayu (19/7).

Disperkim Kota Magelang mencatat, pada 2016 kawasan kumuh di Kota Magelang mencapai 121,17 hektare. Dana Rp 7,4 miliar dikucurkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Hingga 2019 kawasan kumuh menyusut.

“Kami sudah melakukan program Kotaku di 17 kelurahan. Hingga akhir 2019 kami targetkan tuntas. Seiring dengan skema 100-0-100, yakni 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi,” kata Handini.

Pihaknya akan fokus pada penanganan kawasan kumuh di empat kelurahan tersebut. ‘’Dengan dana Rp 4 miliar diharapkan kawasan kumuh tidak ada lagi,” kata Handini di sela senam masal sosialisasi Kotaku Disperkim Kota Magelang, di Taman Badaan Jumat (19/7).

Setidaknya ada tujuh indikator yang harus diperhatikan menangani kawasan kumuh. Yakni bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, sampah, dan penanganan kebakaran.

Pihaknya melakukan berbagai langkah agar target itu terpenuhi. Salah satunya dengan senam masal diselingi sosialisasi Kotaku. Penanganan kawasan kumuh membutuhkan peran aktif masyarakat.

Hadir saat sosialisai, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, dan Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina. Senam diikuti ratusan warga berbagai kalangan.

Sigit mengatakan. Kota Magelang harus tambah bersih dan baik. Terbebas dari kawasan kumuh. “Lingkungan kampung dan perumahan harus bersih,’’ kata Sigit.

Program Kotaku sangat bagus dan harus didukung masyarakat. ‘’Programnya bagus, tapi kalau warganya diam ya percuma. Lingkungan tidak akan bersih dan kawasan kumuh tetap ada,” kata Sigit. (cr10/iwa/er)

Magelang