Wali Kota dan Bupati

Magelang Disarankan
Segera Duduk Bersama

MAGELANG – Permasalahan tapal batas antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang mendapat perhatian akademisi. Kedua pimpinan pemerintahan disarankan duduk bersama guna mencari solusi terbaik. Sesuai teori responsivitas administrasi publik, masalah ini bisa diselesaikan dengan prinsip mengutamakan pelayanan publik.
“Saya pikir kolaborasi ini yang belum dilakukan kedua belah pihak. Meskipun memang sempat ada mediasi yang juga berakhir buntu,” ujar akademisi Universitas Tidar (Untidar) Magelang Dra Eny Boedi Orbawati MSi kemarin (21/2).
Menurutnya, kedua pimpinan pemerintahan duduk bersama dan mencari solusi dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan ini berdampak pada terbengkalainya pelayanan publik. “Jangan sampai akses masyarakat untuk mendapat pelayanan tergangguu,” jelasnya.
Dosen administrasi negara ini mengaku sudah bertemu banyak warga di perbatasan. Di antara mereka, mayoritas tidak ingin pusing memikirkan urusan pemerintah. Mereka hanya ingin mendapat pelayanan yang terbaik.
“Itu yang harus dipikirkan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, terkait tapal batas dan perluasan ini,” ungkapnya.
Mantan ketua KPU Kota Magelang ini menyampaikan, sebenarnya masalah ini sudah lama berlangsung. Bahkan dari dokumen yang ia dapat, masalahnya bergulir sejak 1982 silam. Saat itu Kota Magelang bernama Kodya Magelang memandang perlu melakukan perluasan wilayah.
Pada 1982 dan 1983 itu sudah ada surat soal perluasan wilayah dari Pemkot Magelang. Surat ditujukan ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tahun-tahun berikutnya juga muncul berbagai surat dengan isi pokok masalah sama. Hingga kemudian terjadi rapat paripurna di DPRD Kabupaten Magelang pada 15 September 1987 yang berisi kesepakatan perluasan wilayah antara kedua belah pihak.
“Kemudian pada Oktober 1987 muncul persetujuan prinsip. Sampai sekarang keputusan itu belum pernah dibatalkan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pemkot Magelang pun tetap berpegang pada keputusan tahun 1987 itu. Putusan menjelaskan 13 desa dari empat kecamatan di Kabupaten Magelang diusulkan bergabung dengan Kota Magelang.
Untuk wilayah Kecamatan Tegalrejo yaitu Desa Girirejo, Ngasem, Banyuurip, Purwodadi, dan Glagahombo. Kemudian Kecamatan Bandongan meliputi sebagian Desa Sidorejo, sebagian Desa Trasan, Banyuwangi, dan sebagian Desa Rejosari.
Wilayah Kecamatan Mertoyudan atau sisi selatan Kota Magelang, antara lain, sebagian Desa Bulurejo, sebagian Desa Banjarnegoro, dan sebagian Desa Banyurojo. Sementara dari wilayah utara, yakni Kecamatan Secang, dua desa yaitu Desa Pancuranmas dan Jambewangi.
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menyatakan tetap akan memperjuangkan perluasan wilayah ke beberapa wilayah di Kabupaten Magelang. Ia mengacu pada Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Persetujuan Prinsip. (ady/laz/mg1)

Magelang