MUNGKID – Pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait wacana relokasi permukiman warga Borobudur cukup meresahkan warga setempat. Komentar Rizal yang disampaikan pada rapat kerja nasional (rakernas) I 2016 Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (21/4) didasarkan pada penilaian bahwa kawasan permukiman di sekitar Candi Buddha tersebut sudah terlalu padat. Relokasi sebagai konsekuensi dibentuknya Badan Otoritas Borobudur (BOB).

Menanggapi gejolak masyarakat, Camat Borobudur Nanda Cahyadi Pribadi mengimbau agar warganya tetap tenang dalam menyikapi adanya isu penggusuran permukiman penduduk. “Jangan mudah terpancing informasi yang belum tentu kebenaranya itu,” pintanya kemarin (28/4).

Nanda mengatakan, hampit setiap hari selalu ada warga yang menanyakan informasi tentang rencana relokasi warga, seperti pernyatan Menteri Rizal Ramli. Kendati demikian, Nanda menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas lima ribu hectare di sekitar candi hanya sebagai bagian pengembangan kawasan penyangga pariwisata Borobudur. Bukan upaya penggusuran permukiman warga.

“Makanya, masyarakat tak perlu resah dengan persoalan ini. Tetap bekerja dan jalani kehidupan saat ini,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Magelang Edy Susanto mengaku belum mengetahui secara detail pembentukan BOB. Sepengetahuannya, selama ini tak pernah ada rencana relokasi warga dalam pembahasan pembentukkan BOB. Menurut Edy, hal itu dikuatkan pernyataan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pengembangan 10 destinasi prioritas di Jakarta pada Rabu (13/4).

“Kami sedang mencari tahu. Secepatnya kami akan minta ijin bupati untuk menanyakan hal ini ke kementerian. Agar masyarakat tidak lagi bingung,” kata Edy yang berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. (ady/yog)

Magelang