MUNGKID – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Pardi Sriyono memastikan segera melaksanakan instruksi Kemendagri dalam program pembuatan kartu identitas anak (KIA). Kepastian itu menyusul dialokasikannya anggaran KIA dalam APBD Perubahan 2016.

Pardi mengatakan, KIA bukanlah kebutuhan mendesak. Namun, sesuai ketentuan pemerintah pusat, setiap anak harus memiliki KIA.

Karena itu, lanjut Pardi, pemerintah daerah wajib melaksanakan pelayanan pembuatan kartu tersebut. Apalagi, setiap anak lahir wajib memiliki akta kelahiran, yang otomatis tercatat nomor kependudukkannya.

Hanya, untuk pelaksanaannya, dinas harus melapor ke bupati untuk memperoleh persetujuan.

Menurutnya, dari total penduduk Magelang sebanyak 1,2 juta jiwa, 300 ribu diantaarnya anak usia di bawah 17 tahun.

“Selama ini pemberian kartu identitas terkesan diskriminatif. Hanya usia 17 tahun ke atas. Padahal, anak-anak tetap butuh kartu identitas demi keamanan mereka,” jelasnya kemarin (16/3).

Pardi menegaskan, meski tak masuk daftar 50 pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai percontohan program KIA, Pemkab Magelang tetap berkomitmen menjalankan kebijakan tersebut. Tak ada kendala teknis terkait program itu. Kendati demikian, Pardi mengakui pelaksanaan program KIA tak bisa dimulai awal 2016. Sebab, instruksi bupati terkait pelaksanaan KIA disampaikan bukan saat bulan perencanaan anggaran. Karena itu, program KIA tidak masuk dalam APBD 2016.

“Alternatifnya, kalau tidak masuk dalam anggaran perubahan, ya, dialokasikan pada APBD murni 2017,” ucapnya.

Pardi tak menyebut nilai anggaran yang dibutuhkan. Dia hanya memprediksi kebutuhan alat pembuatan KIA. Berupa seperangkat alat cetak dan pemrograman.(ady/yog/ong)

Magelang