MUNGKID – Pemkab Magelang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2014. Menyikapi ini, pemkab menerbitkan peraturan bupati (perbup) tentang rencana tindak pengendalian menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Aturan ini untuk mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaksanakan arahan Bupati Magelang.
“Upaya untuk meraih opini WTP pada 2016 antara lain menerbitkan Perbup Magelang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Tindak Pengendalian Menuju WTP di lingkungan Pemkab Magelang dan mendorong seluruh SKPD melaksanakan perbup,” kata Bupati Magelang Zaenal Arifin saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2014, kemarin (29/6).
Selain menerbitkan perbup, pemkab juga bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Jogjakarta. Para pimpinan SKPD ditekan rasa tanggung jawabnya melalui pembinaan berbagai forum. Seperti, Rakor POK, Rakor Pengawasan, Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta forum rakor lainya. Ia berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan untuk pelaksanaan pemerintah yang lebih baik.
“(Adanya kegiatan pertambangantanpa izin yang menjadi temuan BPK, telah ditindaklanjuti pada 22 Juni dengan mengirimkan data pertambangan tanpa izin ke Dinas EDM Jateng. Ini bahan koordinasi, pengawasan, dan penindakan,” jelasnya.
Dari hasil pemeriksaan BPK, banyak ditemukan persoalan ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundangan yang ada. Antara lain, pemanfaatan aset Ruko Plaza Muntilan, kontribusi pendapatan dari aset bangun guna serah dari Objek Wisata Kalibening senilai Rp 1,870 miliar lebih yang belum diperoleh.
Bupati menjelaskan, Ruko Plaza Muntilan dalam proses gugatan peradilan. Sementara, pascapemutusan kerja sama Objek Wisata Kalibening, Kecamatan Secang, upaya yang dilakukan adalah kerugian diselesaikan setelah dilakukan penilaian aset tertinggal. Saat ini, peralihan aset tertinggal masih terkendala status kepemilikan aset tertinggal. Pemda tengah menempuh upaya penyelesaian dengan PT TIWU agar aset tertinggal segera diakui dan dikelola pemda.
“Kami perintahkan kepala SKPD segera menyelesaikan rekomendasi BPK RI,” tegasnya.
Sebelumnya, perolehan opini WDP mendapat kritikan berbagai fraksi DPRD. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Suroso Singgih menyatakan, semua penyelenggara pemerintahan bersepakat mendapatkan penilaian yang terbaik, WTP. Tetapi, sungguh disayangkan, realisasinya dalam LHP BPK atas laporan keuangan yangbupati “sadari” akan laporan keuangan itu masih didapatkan neraca komperatif per-31 Desember 2014 dan Tahun 2013 yang menonjol.
Ketua Fraksi PAN DPRD Ahmad Sarwo Edi menyatakan,berdasar catatan laporan BPK, FPAN melihat adanya SILPA sebesar Rp 373, 919 miliar lebih di Tahun Anggaran 2014. Meski ada tren penurunan dibanding SILPA Anggaran Tahun 2013 yang sebesar Rp 417,324 miliar lebih.(ady/hes/ong)

Magelang