MUNGKID – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat perhatian kalangan DPRD Kabupaten Magelang. Sejumlah pihak menilai, kinerja Satpol PP belum menunjukan keseriusan. Terutama dalam bidang penanganan perkara pertambangan di lereng Merapi.
Dewan menilai hingga kini masih ada kegiatan penambangan ilegal di Kabupaten Magelang.
Tahun lalu, dewan mencatat pencapaian anggaran realisasi belanja di Satpol PP tidak mencapai target. Dari target anggaran sebesar Rp 6,993.miliar lebih, hanya terealisasi Rp 4,704 miliar lebih.
“Tentunya ironis sekali. Karena seringkali disampaikan, kurangnya anggaran di Satpol PP mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran perda di Kabupaten Magelang yang tak bisa ditangani maksimal,” sindir Hibatun Wafiroh dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang, Sabtu (27/6).
ia memandang pemda lemah dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama ini. Di antaranya, soal penambangan ilegal, pendirian bangunan tanpa izin,dan sebagainya. Hal ini berdampak kredibilitas pemerintah turun dan tidak ada efek jera pada pelaku pelanggaran.
Wafiroh mempertanyakan alasaan anggaran di Satpol PP yang tak terserap sesuai target. Bahkan, ia menanyakan berapa jumlah personel dan anggaran ideal yang seharusnya dimiliki Satpol PP. Ke depan, Satpol PP benar-benar bisa melakukan penertiban dan penegakan perda secara baik.
“Kinerja Satpol PP masih banyak pelanggaran yang tidak ditertibkan dan ditindak tegas,” katanya.
Pemerintah dinilai tak tegas dan cenderung membiarkan terkait pertambangan di Kabupaten Magelang. Khususnya, terhadap izin usaha pertambangan serta jaminan reklamasi pascapenambangan.
Ia mempertanyakan, tindakan Pemkab Magelang terhadap PT Margola dan PT Armada Hada Graha (AHG) yang tidak menempatkan jaminan reklamasi pascapenambangan di Kabupaten Magelang.
“Dengan kondisi ini, banyak menimbulkan kerugian masyarakat dengan rusaknya lingkungan di wilayah sekitar penambangan serta debit air yang mengalami penyusutan,” kritik anggota Komisi III ini.
Selain Fraksi PKB, Isti Wahyuni dari Fraksi PDIP juga memperhatikan pertambangan ilegal di lereng Merapi. Isti mengatakan, pertambangan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu kegiatan yang memiliki resiko tinggi dan berdampak pada kelestarian lingkungan.
Dengan alasan itu, Pemkab Magelang perlu bersikap tegas menindak pihak yang berkompeten atas penambangan. Mereka dinilai belum melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi yang menjadi kesepakatan sesuai peraturan yang berlaku.(ady/hes/ong)

Magelang