MUNGKID – Wakil Rakyat mendorong bupati segera mengembalikan jabatan korban demosi PNS Pemkab Magelang. Apalagi para korban demosi telah menang saat menggugat di PTUN Semarang. Anggota DPRD Kabupaten Magelang meminta bupati se-gera melantik mereka seperti jabatan sebelumnya. Jika bupati ngotot mengajukan banding ke PTUN Surabaya, anggota dewan mengkhawatikan munculnya bom waktu.”Bila bupati menempuh banding atau kasasi, bisa memakan waktu yang lama. Saya mengkhawatir-kan ini menjadi semacam bom waktu,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soenarno mengingatkan, kemarin (2/6).Bom waktu yang dimaksud karena mutasi pejabat struktural memiliki kaitan antara pejabat lama dengan pejabat baru. Me-nurutnya, pada tingkat banding atau kasasi, besar kemungkinan hasilnya sama dengan putusan tingkat pertama. “Dengan dinyatakan tidak sah dan tidak berlakunya SK bupati, akan menimbulkan efek domino atas pelantikan pejabat yang dilakukan,” jelasnya.Dengan begitu, untuk me-nyelesaikan permasalahan ter-sebut, harus dilakukan secepat mungkin. Bagaimanapun, itu merupakan jalan yang terbaik.Adanya permasalahan yang berlarut-larut menimbulkan dampak yang lebih besar lagi bagi jalannya roda Pemkab Magelang.Ditegaskan, sebaiknya bupati melaksanakan putusan PTUN Semarang dan secepatnya mengembalikan dan melantik pejabat yang didemosi sesu-ai eselon jabatan sebelumnya. Ini dilakukan untuk menghilang-kan gap yang terjadi di internal Pemkab Magelang. Di sisi lain, cara itu juga meningkatkan kondusivitas pe-merintah daerah (pemda) serta mampu mendorong produk tivitas kinerja PNS.Ketua Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, bupati beserta jajarannya harus memetik pelajaran berharga dari putusan tersebut. Bahwa, kebijakan publik atau keputusan tata usaha negara tidak boleh cacat prosedur dan tetap berdasarkan pada per aturan perundang-undangan. Kebijakan atau keputusan tata usaha negara harus dirumuskan pejabat yang berkompeten di bidangnya yang mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan yang melandasinya.”Bupati jangan mudah di-pengaruhi pejabat atau orang-orang yang tidak kompeten. Mereka hanya berada di dalam lingkaran kekuasaan,” ungkapnya.Dengan cepat selesainya permasalahan yang ada, roda pemerintahan dan jalannya pem-bangunan di Kabupaten Magelang berjalan lebih baik lagi. Bahkan, bisa terjalin kekompakan dan soliditas di antara PNS. Sehingga visi dan misi yang ditetapkan bisa tercapai.Yogyo Susaptoyono, wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang mengaku, kecewa dengan ren-cana banding yang diajukan bupati. Karena, ada kesan bupati lebih mementingkan ke-pentingan politik daripada ke-pentingan publik. Mengingat, korban demosi ini diduga ada keterkaitan dengan dampak Pilkada 2013. Tahun 2013, saat pelaksanaan pilkada dimenangkan Bupati Magelang Zaenal Arifin. Ia mengungguli beberapa pasangan cabup.”Ya, memang bersikap legowo itu jauh lebih bijak, agar pelayanan pada masyarakat tidak ter ganggu,” sindirnya.Tanggal 27 September 2014, Bupati Magelang melantik 176 pejabat Eselon II, III, IV, dan V. Di antara mereka, ada 10 pejabat yang dikenai sanksi demosi atau turun jabatan setingkat lebih rendah dari sebelumnya.Kuasa Hukum enam orang korban demosi Bambang Tjatur Iswanto mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, Desember 2014. Gugatan ke PTUN dengan nomor perkara 088/G/2014/PTUN Semarang dimenangkan korban demosi. Bupati be rencana mengajukan banding ke PTUN Surabaya. (ady/hes/ong)

Magelang