MAGELANG – Kalangan akademis meng-aku tidak habis pikir dengan pola yang di-kembangkan anggota dewan baru. Ter nyata, mereka yang notabene belum genap empat bulan dilantik, cepat beradaptasi dan meng-ikuti jejak legislator lama. Terutama dalam soal kunjungan kerja (kunker) dan meng-hambur-hamburkan uang rakyat. “Kunker sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat. Karena kegiatan tersebut selalu menjadi sesuatu yang wajib bagi anggota dewan. Dalihnya selalu sama, yaitu menggali informasi. Padahal tidak selalu harus kunker dalam mencari infor-masi,” kritik Ketua Lingkar Studi Magelang Raya (Lismaya) Magelang M. Hassan, kemarin (17/12).
Hal senada diungkapkan Anggota Forum Pemeduli Perkembangan Kota Magelang (FPPKM) Kota Magelang Eddy Sutrisno. Menurut Eddy, kunker banyak menyedot anggaran. Selain itu, dinilai pemborosan dan merupakan korupsi terselubung
Semua ini karena kunker me-rupakan plesiran atau ngelencer yang selalu menjadi agenda wakil rakyat. “Agenda kunker ataupun bim-bingan teknis (bimtek) menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu-tunggu anggota DPRD. Memang kunker ada manfaatnya, untuk Perda memiliki sisi posi-tif. Namun, yang perlu diketahui 90 persen adalah ngelencer, 10 persennya benar-benar kerja,” ungkap Eddy.
Pria yang periode lalu duduk di dewan tersebut menilai, kun-ker hanya pemborosan angga-ran APBD Kota Magelang. Sebab, ada alokasi duit miliaran rupiah untuk membiayai para wakil rakyat ini selama menjabat ang-gota DPRD. Hal itu berdasarkan pengalamannya selama duduk sebagai anggota DPRD bebera-pa waktu lalu. “Selain memboroskan uang rakyat, juga merupakan korup-si. Karena, tidak ada parameter yang jelas soal kunker. Setahu saya, semua anggota hanya mengejar uang saku saat duduk sebagai anggota dewan,” jelas Eddy yang mengaku sering mem-boikot kunker saat menjadi ang-gota dewan.
Pria yang juga ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang ini menambah-kan, kunker sebenarnya tidak efektif dilakukan wakil rakyat. Apalagi dilakukan berbondong-bondong. Ia menyarankan kunker se-baiknya dilakukan sebagian ang-gota saja yang punya kapabilitas atau bergiliran. Ia berharap, ada pemangkasan anggaran kunker sebanyak 50 persen. Agar kunker bisa memberikan nilai manfaat, harus diimbangi kinerja yang je-las. Termasuk, ada sistem audit kinerja, yang selama ini belum dimiliki oleh DPRD setempat. “Untuk tempat kunker seper-ti Batam, Palangkaraya, dan Banjarmasin, juga jelas bukan tempat yang efektif bagi dewan. Di sana terlalu maju untuk di-contoh. Lebih baik Solo, Malang, atau Jogjakarta sebagai tempat tujuan kunker,” paparnya.
Ke depan, ia berharap, jika kunker tetap ada, produk Perda dan kebijakan yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prio-ritas. Agar para wakil rakyat tidak hanya menghamburkan uang rakyat, namun diimbangi ki-nerja yang maksimal.Seperti diberitakan, wakil ra-kyat Kota Magelang disibukkan kunker menjelang akhir tahun ini. Kunker ini terbagi dalam tiga panitia khusus (pansus) yang melakukan kunjungan di Ja-karta, Bandung, dan Bali. Ada-pun, kunker dilakukan para wakil rakyat dengan dalih me-nyusun sejumlah peraturan daerah (Perda) yang ada di Kota Magelang. Mulai branding Kota Magelang, pariwisata, lalu lintas, hingga persoalan lanjut usia atau lansia. (dem/hes/ong)

Magelang