ADIDAYA PERDANA/ RADAR JOGJA

PEGANGAN:Wakil Bupati Zaenal Arifin menyerahkan SK Gubernur kepada perwakilan Aspindo, serikat pekerja, dan perwakilan pemerintah. UMK di Kabupaten Magelang mencapai Rp 1.255 Juta atau diatas KHL.

MUNGKID – Proses pengu sulan upah minimum kabupaten (UMK) di Magelang tidak mudah. Karena harus memformulasikan kepentingan tiga unsur guna mencapai satu capaian ber-sama. Meski begitu, proses itu diikuti berbagai kendala. Seperti minimnya anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kendala koordinasi penyatuan persepsi atas 60 item komponen kebutuhan hidup layak (KHL).
Ini diatur dalam Peraturan Men-teri Tenaga kerja dan Trans-migrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelak-sanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. “Yang perlu disyukuri, dalam melakukan diskusi, dinamika kepentingan masing-masing unsur dengan berbagai nuansa warna dan irama yang me-lelahkan dan menguras energi. Akhirnya mendapatkan hasil yang bisa diterima berbagai pihak terkait,” kata Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin saat sosialisasi SK Gubernur Jateng Nomor:560/85 Tahun 2014 ten-tang upah Minimum pada 35 kabupaten/kota di Pendopo Supardi Kabupaten Ma gelang, kemarin (15/12).
Dengan begitu, koordinasi ini untuk membangun dan mem-pererat silaturahmi antara tiga unsur. Yakni pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Serta mem-berikan pemahaman soal be saran nominal UMK Kabupaten Ma-gelang sebagaimana dalam SK Gubernur dimaksud. Yakni, merupakan hasil kerja bersama, melalui mekanisme dewan pengupahan. “Untuk itu, kami mempunyai kewajiban mengawal, menga-mankan, dan selanjutnya taat dan patuh terhadap keputusan gubernur tersebut,” tegas Wakil Bupati.
Dari survei bersama yang di-lakukan pemerintah, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengu-saha Indonesia (APINDO) Kabupaten Magelang, UMK di wilayah ini mencapai Rp 1,255 juta. Survei yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari sampai September 2014, posisi-nya di atas kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 1.254.700 atau 0,01 persen di atasnya.Penetapan upah minimum Kabupaten Magelang 2015 di-dasarkan pada KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. “Perlu diketahui bersama, upah minimum kabupaten/kota di-tetapkan gubernur atas rekomen-dasi dewan pengupahan dan rekomendasi bupati/wali kota. Selanjutnya, UMK diumumkan gubernur dan berlaku terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya dan ditinjau kembali setiap tahun,” jelasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Ka-bupaten Magelang Endot Sudi-yanto mengatakan, UMK akan mulai dimulai pada 1 Januari 2015. Itu Artinya, mulai sekarang bagi yang berkehendak me lakukan penangguhan upah minimum masih ada waktu 10 hari lebih.Pelaksanaan SK Gubernur tentang UMK di Kabupaten Ma-gelang diawasi enam orang pengawas ketenagakerjaan se-suai kompetensinya. Untuk bisa menyandang predikat sebagai pengawas ketenagakerjaan, di-lakukan pendidikan dan latihan khusus dari Kementerian Tenaga Kerja dan legalitas dari Ke-menterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (ady/hes/ong)

Magelang