MAGELANG – Keinginan beberapa pengurus dewan pimpinan cabang (DPC) maupun pengurus anak cabang (PAC) Partai Demokrat di Kota Magelang agar anggota dewan yang duduk di kursi pimpinan adalah dari kader, dianggap sesuatu yang tidak mendasar. Secara hakekat, siapapun calon legislatif (caleg) yang maju ke Pemilu 9 April 2104, tentunya memenuhi beberapa persyaratan di internal partai maupun komisi pemilihan umum (KPU). Di mana, salah satu persyaratan adalah kartu anggota dari partai yang mengusungnya. “Bodoh, kalau masih dipersoalkan soal kader atau bukan kader anggota dewan dari Partai Demokrat yang akan mengisi kursi pimpinan dewan. Jelas-jelas, kalau ia bisa maju ke pemilu ya kader, yang ditunjukkan dengan mempunyai kartu anggota,” kata Eddy Sutrisno, mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Magelang, kemarin (14/9). Pria yang kini berstatus anggota Partai Demokrat ini mengaku tidak habis pikir dengan persoalan kader yang dipersoalkan pengurus DPC maupun PAC. Karena itu justru membuang energi partai. “Sudahlah, polemik itu dihentikan. Yang jelas kalau sudah bisa maju pileg dan menang dengan duduk di dewan, tentunya ia adalah kader terbaik partai. Ukurannya, dipercaya masyarakat untuk menjadi wakilnya di dewan,” imbuhnya. Sebelumnya, Partai Demokrat sebagai pemenang ketiga Pileg 2014 di Kota Magelang berhak atas satu kursi di pimpinan dewan. Untuk menunjuk anggota dewan yang akan diusulkan ke DPRD Kota Magelang, DPC Partai Demokrat mengadakan uji kelayakan dan kepatutan. Hanya, internal partai justru mempertanyakan fungsi tes tersebut. Karena polanya berbeda dengan fit and proper test pada tahun 2009. Bahkan, internal partai berlambang merci berharap kader yang kapabel, loyal, dan berdedikasi kepada partai yang ideal untuk ditunjuk sebagai pimpinan dewan. Proses uji kelayakan dan kepatutan diikuti tiga orang. Yakni, Ari Purnomo, Waluyo, dan Dian Mega Aryani. Ari dan Waluyo berstatus petahana. Sedangkan Dian Mega merupakan new comer dari Partai Demokrat di DPRD Kota Magelang. “Saya mencintai Partai Demokrat. Makanya pilih sebagai partai yang saya pilih saat pertama kali terjun di politik,” kata Dian yang mengaku punya kartu anggota Partai Demokrat tersebut. Dian yang sebelumnya terjun di dunia perbankan dan asuransi mengaku, tidak peduli dengan cemoohan dan hujatan masyarakat pada Partai Demokrat, saat terjun ke dunia politik. “Saya memilih Partai Demokrat saat partai yang didirikan Pak SBY sedang tidak naik daun. Karena berbagai persoalan internal maupun eksternal yang harus dihadapi. Karena saya cinta partai ini sejak pandangan pertama terjun di dunia politik, apapun yang terjadi saya tetap memilih Partai Demokrat,” ungkapnya. Dian mengaku tidak ingin dipusingkan dengan masalah uji kelayakan dan kepatutan yang saat ini hasilnya ditunggu DPRD Kota Magelang guna segera membentuk alat kelengkapan dewan. Terutama mendefinitifkan pimpinan dewan. “Saya tidak ingin berpolemik soal hasil fit and proper test. Karena prosesnya sedang berjalan. Semoga segera ada hasil. Karena itu ditunggu di dewan untuk mendefinitifkan unsur pimpinan,” katanya. Proses pengisian pimpinan DPRD Kota Magelang saat ini terkendala. Karena baru PDIP dan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu urutan pertama dan kedua telah memasukkan nama untuk mengisi kursi pimpinan dewan. DPRD menunggu nama dari Partai Demokrat ditunjukkan dengan dua kali melayangkan surat ke DPC Partai Demokrat Kota Magelang agar segera mengirim nama untuk mengisi posisi jabatan wakil ketua dewan definitif. Yakni pada 4 dan 10 September 2014. “Hingga kini, persetujuan dari DPP (Partai Demokrat) belum keluar. Padahal target awal adalah Senin (8/9). Kalau sampai akhir minggu ini belum ada persetujuan, kami akan konsultasi ke Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Sukawi Sutarip langkah apa yang harus dilakukan. Mengingat hasilnya ditunggu teman-teman di DPRD Kota Magelang,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang Muh Hasan Suryoyudho. Salah satu anggota Partai Demokrat dari Magelang Selatan berharap, lamanya proses keluarnya rekomendasi DPP Partai Demokrat atas nama yang akan diajukan mengisi kursi pimpinan dewan justru menciptakan kasak-kusuk. “Semoga ini bukan karena belum ada deal soal tertentu,” tandas anggota yang minta namanya dirahasiakan.(dem/hes)
