MUNGKID – Sekitar 20 orang pewakilan penambang manual mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang kemarin (2/9). Kedatangan mereka terkait maraknya penambangan material golongan C yang menggunakan alat berat di Gunung Merapi. Mereka menuntut Pemkab Magelang menindak tegas pelaku penambangan yang menggunakan alat berat.Saat beraudiensi, penambang manual bertemu Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Agung Trijaya dan pejabat lainnya. Pada pertemuan tersebut, Pemkab Magelang menegaskan akan melakukan operasi penertiban penambangan alat berat dan penambangan manual yang tidak berizin. Operasi tersebut, akan dilakukan hingga akhir Desember 2014.Khusus penambangan dengan alat berat, sesuai Perbup Nomor 6 Tahun 2014 tentang usaha pertambangan, sama sekali tidak dibolehkan dan harus dikeluarkan dari Kabupaten Magelang. “Kami hanya menerbitkan izin untuk penambangan manual. Penambangan dengan alat berat, apapun bentuknya, tidak dibolehkan,” tegas Agung, usai audiensi dengan penambang manual.
Sedangkan penambang manual, Pemkab Magelang tetap memberikan kesempatan dengan perizinan melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) dan Dinas Pekerjaan Umum, Energi, Sumber Daya Mineral (DPU ESDM). “Kami siapkan BPMPPT dan DPU ESDM untuk memproses pengajuan perizinan manual yang masuk dan sesegera mungkin diproses. Penambangan yang di wilayah sungai, kemungkinan bisa turun tiga minggu. Sedangkan di luar wilayah sungai, mungkin lebih cepat, karena tak butuh rekomendasi dari BBWSSO,” tegas Agung.Sejauh ini, belum ada satu penambang manual yang mengajukan izin. Padahal, Pemkab Magelang mengancam menindak tegas penambang yang tak berizin. “Dari ratusan penambang di lereng Merapi, belum ada satu pun yang mengajukan izin. Akan ada prosedurnya nanti untuk penanganan penambang tak berizin yang tertangkap, meski tidak seberat penindakan yang sesuai undang- undang,” katanya.
Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Magelang Luis Taribaba menambahkan, pada operasi penertiban hari pertama pada Senin (1/9), pihaknya berhasil mendapati 27 alat berat. Jumlah tersebut tersebar Kecamatan Dukun ada sembilan, delapan alat berat masing-masing di Kecamatan Sawangan dan Srumbung, serta dua alat berat di Salam. Pihaknya juga menemukan lima alat berat yang rusak, namun berada di sungai yang berhulu di Gunung Merapi. “Operator banyak yang meninggalkan alat berat saat petugas melakukan penertiban. Hanya sembilan orang yang teridentifikasi dan bertanggung jawab atas penambangan dengan alat berat,” jelas Luis.Ia mengatakan, penambang diminta mengeluarkan dan menurunkan alat mereka dengan kesadaran. Sementara ini, petugas gabungan masih melakukan penertiban secara persuasif dalam mengeluarkan alat berat. “Penyegelan baru dilakukan saat melakukan penindakan secara hukum,” katanya.
Menanggapi itu, Koordinator Penambang Manual Iwan Hermawan mengatakan, kegiatan penambangan seharusnya berpihak pada masyarakat dan lingkungan. “Menurut kami, penambangan yang paling ramah lingkungan adalah manual. Problem yang ada saat ini di Kabupaten Magelang adalah penegakan hukum yang tidak efektif terhadap penambang dengan alat berat,” kritiknya.Dikatakan, sebelum ada Perbup Nomor 6 Tahun 2014, penambangan dengan alat berat diminta mengantongi izin dari bupati. Praktiknya tidak berizin dan penambangan tetap jalan. Pria yang juga ketua Gerakan Masyarakat untuk Transparansi dan Kebijakan (Gemasika) Magelang ini minta ketegasan Pemkab Magelang menindak pelaku dan operator. Serta oknum perangkat desa, perangkat kecamatan, dan lainnya yang “melindungi” dengan memberikan izin para operator.”Tidak usah menutup mata dan telinga. Di lapangan jelas sekali banyak oknum yang bermain. Karena itu, kami minta Pemkab Magelang berani memberikan sanksi tegas pada mereka,” pinta Iwan.(ady/hes)

Magelang