MUNGKID – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang mendata sebanyak 235 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar peraturan. Jumlah tersebut terdiri dari 29 APK milik asangan calon (paslon) nomor urut 1 dan sebanyak 206 APK, milik paslon nomor urut 2. Hasil pendataan tahap pertama ini direkomendasikan Panwaslu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang untuk dijadikan dasar surat imbauan pada masing- masing tim kampanye.Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu Panwaslu Kabupaten Magelang Handy Setyo Nugroho mengatakan, pelanggaran sebagian besar diakibatkan karena APK dipasang pada pohon perindang dan tiang listrik. Selain itu, ada juga yang dipasang di fasilitas umum. Seperti taman, dipasang di tiang telepon, dan dipasang melintang jalan.
“Hasil pendataan tahap pertama ini, akan kami rekomendasikan ke KPU. Kemudian dijadikan dasar surat imbauan pada masing- masing tim kampanye paslon presiden,” tegas Handy, kemarin (18/6).Menanggapi itu, Divisi Hukum dan Pencalonan KPU Kabupaten Magelang Reni Pujiastuti menyatakan sudah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu. KPU tengah mempersiapkan surat rekomendasi untuk dikirimkan ke masing-masing tim pemenangan paslon presiden. “Surat dari Panwaslu baru masuk kemarin sore (17/5). Setelah di disposisi ketua (KPU, Red), kami tindaklanjuti dengan mengirim teguran ke tim kampanye untuk ditertibkan sesuai aturan,” tegas Reni.Reni tidak menyebut batas waktu sampai kapan bagi tim kampanye untuk menurunkan APK. Terkait tenggang waktu penurunan APK, KPU berkoordinasi dengan pihak terkait. Karena, KPU tidak mempunyai wewenang menurunkan APK yang diduga melanggar aturan. KPU hanya sebatas mengirimkan surat ke masing-masing tim pemenangan untuk menertibkan APK.
“Semoga tim kampanye patuh (aturan, Red). Yang jelas, memasuki hari tenang APK harus bersih. Pada hari tenang nanti, kami akan melakukan pembersihan,” tegas perempuan berkerudung ini.Dijelaskan, sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, ada sejumlah tempat yang dilarang untuk pemasangan APK pilpres. Yakni, tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Juga, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana prasaran publik, serta taman dan pepohonan.
Selain itu, peraturan KPU RI juga mengatur ketentuan mengenai jumlah APK yang boleh dipasang di luar ruangan. Yaitu, APK berbentuk baliho atau papan reklame paling banyak yang boleh dipasang sebanyak tiga buah untuk satu desa/kelurahan ataunama lainnya”Kemudian, APK berbentuk spanduk pemasangannya dibatasi. Paling banyak sejumlah lima buah untuk setiap kampung atau dusun atau sebutan lainnya. Ukuran APK spanduk dimaksud juga dibatasi, maksimal berukuran 1,5 meter x 7 meter,” tegasnya.Reni menambahkan, yang berhak menurunkan APK tidak hanya tim kampanye paslon. Jika ada kemauan Pemerintah Kabupaten Magelang, bisa ikut andil menjaga wajah lingkungan tanpa APK. “Sebenarnnya, pemda selaku pemilik wilayah sangat berwenang menertibkannya. Dengan dasar Perda lingkungan hidup atau sejenisnya. Jadi semua tergantung niat dan kemauan,” katanya.(ady/hes)

Magelang