Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Suharyanta terus mengumpulan bukti-bukti kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu. Pria yang juga maju sebagai calon legislatif (caleg) nomor satu di Dapil Magelang Tengah ini fokus mengumpulkan bukti adanya money politics.
Kemarin (13/4), Suharyanta yang ditemani dua anggota tim suksesnya menemukan dugaan politik uang di Kampung Ketepeng RT 8/ RW 8, Kelurahan Gelangan.
Iya, saya temukan dugaan politik uang di Kampung Ketepeng. Mereka pendukung saya. Beberapa waktu lalu, diminta mencoblos kader partai lain dengan diberi uang Rp 100 ribu, terdiri dari dua pecahan Rp 50 ribu,” ungkap Suharyanta.
Pria yang tinggal di Kampung Pusung Rejowinangun Utara ini mengatakan, sebelumnya para pendukungnya tak berani melaporkan hal tersebut padanya karena ada ancamnya. Setelah beberapa koran memberitakan komitmen dirinya melaporkan money politics ke Panwaslu dan pihak lain yang berwenang, pendukung setianya menghubungi dirinya.
“Mereka berani melaporkan ke saya, setelah tahu kalau saya melaporkan money politics ke Panwaslu, Jumat (11/4). Mereka mendukung tindakan saya dengan beberapa bukti,” ungkapnya.
Tiga orang yang melapor ke Suharyanta soal dugaan money politics adalah Saryani, Maryati, dan Bambang Permadi. Mereka mengaku diminta mencoblos caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sembari diberi uang Rp 100 ribu.
“Meski diberi Rp 100 ribu, saya tetap mencoblos Pak Haryanta (Suharyanta, Red),” ungkap mereka.
Sebelumnya, Suharyanta melaporkan dugaan money politics yang dilakukan kader PKS dan PDI Perjuangan di Kampung Pusung dan Jaranan, Kelurahan Rejowinangun Utara. Yaitu, berupa ajakan memilih seseorang dengan diiming-imingi uang Rp 100 ribu, sehari sebelum pencoblosan.
Laporan Suharyanta telah diterima Panwaslu Kota Magelang pada 11 April 2014, oleh Sri Nugrahaeny (Divisi Penanganan Pelanggaran) dan Ika Siwi (Divisi SDM dan Kelembagaan).
“Ini betul-betul hebat. Kami mengapresiasi laporan ini. Segera akan kami lakukan klarifikasi. Baik terhadap pelapor, terlapor, maupun saksi,” tegas Sri Nugrahaeny.
Perempuan yang akrab disapa Haeny ini mengaku terus memproses laporan Suharyanta dengan memanggil salah satu saksi yang diajukan pelapor. Ini sebagai proses penanganan kasus yang melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD.
“Pelapor mengajukan dua nama saksi. Salah satunya sudah dipanggil. Sampai sekarang, belum ada respons. Kami masih menunggu, karena proses pemberkasan saksi dan barang bukti hingga tujuh hari ke depan, sejak adanya laporan,” ungkapnya.
Pelapor diberi waktu hingga tujuh hari sejak melapor untuk melengkapi barang bukti dan keterangan saksi. Lalu ada waktu lima hari untuk Panwaslu meneliti berkas, sambil berkoordinasi dengan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) hingga total waktu proses selama 12 hari.
“Kalau kasus yang dilaporkan itu memenuhi semua unsur, langkah selanjutnya akan dibawa ke penyidik. Kalau tidak memenuhi unsur setelah batas waktu berakhir, kasus gugur,” katanya.
Suharyanta terus mengumpulkan barang bukti dan saksi kunci atas kasus yang melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.
“Agar laporan lebih valid, kami juga berkonsultasi dengan tim advokasi partai. Sekarang, masih ada waktu dan kesempatan melengkapinya. Kalau lengkap, kami datang lagi ke Panwaslu,” imbuh Suharyanta.(dem/hes)

Magelang