Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
MEMILIKI basic sebagai sarjana hukum, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ Budhi Masthuri mengabdikannya diri pada lembaga pengaduan masyarakat. Pengalamannya di masa Orde Baru menuju Reformasi, menjadi modal untuk komitmen membantu aduan masyarakat tentang berbagai persoalan yang dihadapi.
Sejak masuk di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tahun 1992 jurusan Ilmu Hukum, niat Budhi Masthuri pada awalnya ingin memiliki wawasan yang luas dengan prodi Hukum Tatanegara. Kemudian seiring jalannya waktu, timbul pemikiran untuk menggeluti hukum perdata karena melihat prospek yang bagus. "Hukum perdata yang kemudian saya dalami, sampai akhirnya lulus tahun 1997," kata Budhi kepada Radar Jogja di Kantor Perwakilan ORI DIJ baru-baru ini. Sebelum menjadi sarjana, sebetulnya Budhi sudah berkecimpung di salah satu lembaga hukum LBH Jogja tahun 1996. Di lembaga itulah, pria kelahiran Asahan, Sumatera Utara itu memiliki aktivitas advokasi pendekatan hukum struktural.
Selama empat tahun di LBH Jogja, ia kemudian bergabung ke ORI yang saat itu masih bernama Komisi Ombudsman Indonesia (KON) pada tahun 2000. Lembaga baru itu belum memiliki kantor perwakilan, termasuk belum disiapkan anggaran APBN. Sedangkan sett up kelembagaan Ombudsman saat itu dibantu Asia Foundation. "Lalu setahun kemudian, KON dapat pos anggaran dari APBN yang bersumber dari Sekneg," terangnya.
Keberadaan Ombudsman saat itu dianggap sebelah mata. Ombudsman juga dinilai tidak menonjol, kaitannya dengan lembaga pengaduan masyarakat. Namun Ombudsman konsisten melakukan pendekatan low profile, sehingga pada 2008 akhirnya dikeluarkan UU No 37 tentang ORI. "Setelah itu, kami sett up kelembagaan baru. Termasuk membentuk perwakilan. Untuk Jogja, Manado, Medan dan NTT perwakilan sudah dirintis sejak 2004," kata suami dari Desi Rahmawati itu.
Nah, setelah itu kemudian Budhi kembali ke Jogja dengan memegang posisi sebagai pelaksana kepala perwakilan per Oktober 2012. Lalu, tugas pertama di Jogja yaitu menyelesaikan kasus KIK UGM. Mulai dari situ, Budhi bersama anggota ORI DIJ perlahan mulai menyelesaikan setumpuk aduan masyarakat tentang berbagai persoalan. Mulai pemerintahan, lembaga penegakan hukum dan pendidikan. (fid/ila)
Sejak masuk di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tahun 1992 jurusan Ilmu Hukum, niat Budhi Masthuri pada awalnya ingin memiliki wawasan yang luas dengan prodi Hukum Tatanegara. Kemudian seiring jalannya waktu, timbul pemikiran untuk menggeluti hukum perdata karena melihat prospek yang bagus. "Hukum perdata yang kemudian saya dalami, sampai akhirnya lulus tahun 1997," kata Budhi kepada Radar Jogja di Kantor Perwakilan ORI DIJ baru-baru ini. Sebelum menjadi sarjana, sebetulnya Budhi sudah berkecimpung di salah satu lembaga hukum LBH Jogja tahun 1996. Di lembaga itulah, pria kelahiran Asahan, Sumatera Utara itu memiliki aktivitas advokasi pendekatan hukum struktural.
Selama empat tahun di LBH Jogja, ia kemudian bergabung ke ORI yang saat itu masih bernama Komisi Ombudsman Indonesia (KON) pada tahun 2000. Lembaga baru itu belum memiliki kantor perwakilan, termasuk belum disiapkan anggaran APBN. Sedangkan sett up kelembagaan Ombudsman saat itu dibantu Asia Foundation. "Lalu setahun kemudian, KON dapat pos anggaran dari APBN yang bersumber dari Sekneg," terangnya.
Keberadaan Ombudsman saat itu dianggap sebelah mata. Ombudsman juga dinilai tidak menonjol, kaitannya dengan lembaga pengaduan masyarakat. Namun Ombudsman konsisten melakukan pendekatan low profile, sehingga pada 2008 akhirnya dikeluarkan UU No 37 tentang ORI. "Setelah itu, kami sett up kelembagaan baru. Termasuk membentuk perwakilan. Untuk Jogja, Manado, Medan dan NTT perwakilan sudah dirintis sejak 2004," kata suami dari Desi Rahmawati itu.
Nah, setelah itu kemudian Budhi kembali ke Jogja dengan memegang posisi sebagai pelaksana kepala perwakilan per Oktober 2012. Lalu, tugas pertama di Jogja yaitu menyelesaikan kasus KIK UGM. Mulai dari situ, Budhi bersama anggota ORI DIJ perlahan mulai menyelesaikan setumpuk aduan masyarakat tentang berbagai persoalan. Mulai pemerintahan, lembaga penegakan hukum dan pendidikan. (fid/ila)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

