Kepala Disdikpora Kulonprogo Arif Prastowo mengatakan, dari hasil pendataannya masih ada sekitar 25 persen sekolah di Kulonprogo yang belum mampu melaksanakan PTM secara penuh atau masih dibagi dengan pembelajaran daring terhadap para siswanya. Sementara untuk 75 persen sekolah sisanya diklaim telah lancar melaksanakan PTM secara penuh.
Dikatakan Arif masih adanya sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran daring lantaran ada kendala minimnya ketersediaan sumber daya pengajar di beberapa sekolah. Kondisi itu membuat sekolah kesulitan memberlakukan shifting kepada para siswa, yang pada akhirnya terpaksa menerapkan pembelajaran secara daring karena faktor kelelahan guru apabila tetap dipaksakan PTM.
“Untuk saat ini kendala yang kami hadapi untuk menggelar PTM secara penuh hanya permasalahan SDM (sumber daya manusia), kalau sarana prasarana dan vaksinasi semua sudah terpenuhi,” ujar Arif saat ditemui kemarin (6/4).
Minimnya tenaga pengajar sekolah di Kulonprogo nyatanya juga menjadi sorotan legislatif. Hasil pemantauan DPRD Kulonprogo beberapa sekolah di wilayah itu masih kekurangan guru-guru bidang studi.
Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Muhtarom Asrori mengatakan, dari hasil monitoring pihaknya di beberapa sekolah kekurangan guru bidang studi memang masih menjadi masalah yang belum ada solusinya. Sebab, dari tahun ke tahun pemerintah maupun sekolah tidak boleh mengangkat guru tetap dan hanya diizinkan mempekerjakan guru honorer.
Pengangkatan guru honorer pun juga menjadi masalah karena pemerintah dan sekolah juga tidak mampu membayar gaji guru honorer dengan alasan minim anggaran. Padahal di satu sisi kegiatan belajar mengajar bagi siswa harus tetap dilakukan dan berjalan lancar dengan guru yang memadai.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengusulkan agar masalah kekurangan tenaga pengajar itu bisa segera diselesaikan dengan cara mengangkat guru honorer melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Harapannya, dengan hal tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam proses belajarnya juga bisa menjadi solusi bagi guru honorer yang belum memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan(NUPTK).
“Solusi agar kekurangan guru itu bisa terselesaikan adalah dengan cara guru honorer bisa mendapatkan honor dari BOS tanpa punya NUPTK. Seandainya harus punya NUPTK, maka kami minta pengurusannya juga jangan berbelit – belit,” ujar Muhtarom. (inu/bah) Editor : Editor Content