KULON PROGO - Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Jogoyudan atau Jembatan Perwakilan Kulon Progo resmi beroperasi tahun ini.
JPO tersebut dikaji pembangunannya di tahun 2022 ini, memiliki peran vital konektivitas masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Didik Wijanarko menyampaikan, usulan pembangunan JPO berasal dari warga Jogoyudan dan sekitarnya.
Saat itu, warga merasa mobilitasnya terganggu akibat penutupan jalan perlintasan sebidang Teteg Wetan Wates.
"Tahun 2022 Teteg Wetan ditutup, jadi warga mengusulkan JPO khusus pejalan kaki," ucap Didik, saat ditemui Radar Jogja, Senin (22/12/2025).
Penutupan perlintasan Teteg Wetan secara langsung membuat masyarakat harus memutar sejauh satu kilometer.
Pasalnya, utara rel kereta merupakan pusat perekonomian sekaligus pemerintahan.
Sehingga, masyarakat harus berjalan kaki cukup jauh jika tak difasilitasi JPO.
Didik menyampaikan, usulan tersebut lantas ditangkap Pemkab Kulon Progo.
Tahun 2023, pemkab memulai proses administrasi perizinan.
Utamanya, perijinan penggunaan area di atas rel kereta api, termasuk pembebasan lahan.
Pembangunan JPO juga dibagi dalam dua tahap.
Tahap pertama di mulai tahun 2024, dengan nilai Rp 2,4 miliar.
Sedangkan tahap dua dilanjut tahun 2025, dengan nilai kontrak sebesar Rp 6,3 miliar.
Di tahun yang sama, JPO resmi diserah terimakan per 10 Desember lalu.
Setalah diresmikan, masih terdapat masa perawatan selama 365 hari.
"JPO cukup ikonik, karena JPO pertama dan memiliki bentang cukup lebar," ucapnya.
JPO Jogoyudan merupakan bangunan ikonik. Lantaran, bentang girder cukup lebar.
Selain itu, JPO Jogoyudan merupakan JPO pertama di Bumi Binangun.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan, diresmikannya JPO diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat.
JPO merupakan hasil kajian dan usulan masyarakat sejak tahun sebelum dirinya menjadi bupati.
"Harapannya dimanfaatkan sebaik mungkin," ungkapnya.
Menurutnya, JPO telah didesain cukup kokoh untuk menampung ratusan orang.
Akan tetapi, masyarakat tetap harus menggunakan JPO sesuai fungsi.
Pemkab Kulon Progo juga telah memasang peringatan batas maksimal 50 orang di atas JPO.
Tujuannya, agar fungsi JPO tetap sesuai desain. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva