KULON PROGO - Pemanfaatan tanah kas desa (TKD) dilakukan oleh Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kulon Progo mengusung konsep Lumbung Mataraman Bulak Peni.
Sentral ketahanan pangan ini nantinya akan menjadi salah satu unit usaha BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Lurah Giripeni Iswanto Adi Saputro menyampaikan, Lumbung Mataraman Bulak Peni bakal dikelola dengan integrated farm.
Yaitu, sistem pertanian yang menggabungkan berbagai jenis kegiatan seperti pertanian, peternakan dan perikanan untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung, efisien, dan berkelanjutan.
Nantinya, dalam satu kawasan terdapat peternakan dan pertanian yang dikolaborasikan menjadi agrowisata.
"Ijin Gubernur sudah terbit. Penggunaan TKD seluas 2,5 hektare," ujar Adi, saat ditemui Radar Jogja usai ground breaking Lumbung Mataraman, Jumat (19/8/2025).
Adi menjelaskan, pertanian akan bergokus pada tanaman pangan dan holtikultura.
Jagung sebagai tanaman utamanya. Nantinya, dikombinasikan dengan sayur-mayur dan buah.
Kalurahan juga menyiapkan peternakan kambing dan sapi dalam satu kawasan.
Pembangunan kawasan terintegrasi ini, diperkirakan memakan waktu dua tahun ke depan.
Sebab, modalnya bertahap. Sehingga tidak bisa dilakukan dengan cepat.
Di tahun ini misalnya. Kalurahan dapat mengakses dana keistimewaan sebesar Rp 600 juta.
Ditambah APBKal yang disisihkan sebesar Rp 380 juta untuk sektor ketahanan pangan.
Output Lumbung Mataraman
Kalurahan Giripeni memprediksi lumbung mataraman dapat memberikan pendapatan ke kalurahan.
Di samping itu, memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaannya.
Apalagi grandplan lumbung mataraman ini juga diproyeksikan sebagai agroeduwisata yang nantinya bakal menarik kunjungan wisata dengan konsep edukasi pertanian dan pariwisata.
"Masyarakat dilibatkan, ada yang menggarap lahan dan yang mengelola," ungkapnya.
Keunikan dari Lumbung Mataraman Bulak Peni, berasal dari manajemen bisnis yang dikembangkan.
BUMDesa dan KDMP menjadi motor penggerak utama.
Dalam pembangunan lumbung, BUMDes mengambil peran sebagai pemilik modal.
Lantaran, dari kalurahan telah melakukan penyertaan modal ke BUMDes.
Hal ini juga diperkuat, kewajiban alokasi APBKal untuk ketahanan pangan.
Tak sampai situ, kalurahan juga menggerakkan KDMP sebagai pengelolaumbung mataraman.
Mulai dari suplai kebutuhan di dalam lumbung hingga penjualan hasil dilakukan oleh KDMP.
Lantas, keuntungan akan dibagi bersama oleh BUMDes dengan share profit.
Tujuannya, agar BUMDes dapat hidup dan KDMP dapat berjalan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PM2PS) DIY KPH Yudanegara menyambut baik pembangunan lumbung mataraman.
Dirinya menyoroti pembangunan yang telah mengantongi Ijin Gubernur.
"Ini memanfaatkan TKD secara legal, untuk pemberdayaan masyarakat," ungkapnya.
KPH Yuda menegaskan, lumbung mataraman diharapkan menjadi mesin perputaran ekonomi di desa.
Motor perekonomian yang dikendalikan BUMDes dan KDMP, diharapkan mampu memberikan dampak positif ke masyarakat. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva