RADAR JOGJA - Pemerintah Kulon Progo masih memiliki pekerjaan rumah dalam penurunan angka kemiskinan. Hal ini didasari dengan tingginya angka penduduk miskin.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo mencatat, dibandingkan dengan 4 kabupaten/kota di DIY, Wilayah Kulon Progo memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Bapeda berpedoman dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Maret 2023 lalu.
Sebelumnya, BPS DIY juga telah merilis angka kemiskinan pada Maret 2024. Data menunjukkan DIY merupakan daerah termiskin di Pulau Jawa. Adanya data ini menunjukkan, terdapat kemungkinan Kabupaten Kulon Progo kembali menjadi daerah termiskin di Pulau Jawa.
Lantaran dua tahun terakhir, Kulon Progo selalu menempati urutan teratas Persentase Penduduk Miskin. "Kondisinya memang seperti data BPS, presentase penduduk miskin tertinggi se DIY," ucap Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemangunan Manusia Bappeda Kulon Progo Restu Dewandaru, Selasa (16/7).
Restu menjelaskan, kendati Kulon Progo memiliki persentase tertinggi, angka kemiskinan justru semakin menurun. Tercatat selama dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin cenderung turun, pada 2022 terdapat 16,39 persen penduduk miskin, 2023 terdapat 15,64 persen.
Sedangkan untuk persentase penduduk miskin ekstrim juga mengalami penurunan. Bappeda mendapati pada 2022, presentase penduduk miskin ekstrim berada di angka 3,44 persen. Angka tersebut terus menurun di 2023, menjadi 3,31 persen.
Penurunan juga terjadi pada 2024, diklaim Bapeda Kulon Progo sebagai penurunan persentase penduduk miskin ekstrim tertinggi se DIY. "Di 2024 presentase penduduk miskin ekstrim berada di angka 2,6 persen, turun cukup banyak" ucapnya.
Penurunan persentase penduduk miskin serta miskin ekstrem disinyalir karena penggelontoran bantuan sosial tergolong besar. Lantaran, rerata bantuan yang didapat penduduk miskin telah melebihi angka pengeluaran penduduk miskin. Angka pengeluaran miskin ekstrim berkisar Rp 320 ribu perbulan, sedangkan penduduk miskin berkisar Rp 500 ribu per bulan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A Kulon Progo Agus Sudarmadi menambahkan, bantuan sosial tak hanya berbentuk uang, tetapi memiliki berbagai bentuk.
Di antaranya, bantuan cadangan pangan, jaminan kesehatan, serta beasiswa pendidikan. Bantuan tersebut tak hanya berasal dari pemerintah pusat, namun pemda juga ikut serta dalam penggelontoran bantuan. "Kalau jumlah DTKS cenderung stabil, tetapi jumlah kuantitas bantuan naik," ucapnya.
Agus menuturkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tak banyak mengalami perubahan. Lantaran, dari segi jumlah penerima cenderung stabil diangka 267 ribu jiwa, dengan jumlah KK penerima 100 ribu KK. Biasanya DTKS digunakan sebagai pedoman untuk menentukan penerima bantuan, baik oleh Kemsos maupun pemerintah daerah. (gas/pra)