Pemkab Kulon Progo Segera Jalankan Program Pompanisasi Cegah Kekeringan Jangka PanjanG

KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo segera menjalankan program pompanisasi khusus daerah rawan kekeringan. Program yang bekerjasama dengan Badan Zakat Amil Nasional (Baznas) Kulon Progo itu, menitikberatkan penanganan kekeringan jangka panjang.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menjelaskan, Bumi Binangun menghadapi krisis air selama musim kemarau tiap tahunnya. Khususnya wilayah Perbukitan Menoreh yang belum tersentuh sambungan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Mengatasi masalah tahunan itu, pemkab menyiapkan beberapa skema.

"Skema jangka pendek, kami rutin melakukan droping air ke wilayah yang membutuhkan," ucap Agung, Minggu (16/8).

Agung menjelaskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo setiap harinya mampu melayani droping air dua sampai tiga titik kekeringan.

Setiap titiknya mendapat lima ribu liter atau satu tangki. Pemkab menyediakan sejumlah anggaran untuk pemenuhan droping air. Termasuk menggandeng Baznas dalam penyedian air bersih.

Baca Juga: Hari Jadi Ke-81 Jateng: Akses Pendidikan Kian Luas dan Gratis, Harapan Tak Lagi Terkikis

Kendati menjadi kegiatan selama kemarau, Pemkab Kulon Progo berupaya agar titik kekeringan segera hilang dari Bumi Binangun dengan skema jangka panjang. Diantaranya skema perluasan jaringan air bersih dan program pompanisasi. 

Program Perluasan Jaringan Air Bersih dinahkodai PDAM Tirta Binangun. PDAM Tirta Binangun diminta untuk menambah jalur jaringan air bersih secara bertahap. Termasuk menambah jumlah rumah yang tersambung. Tak hanya manyasar wilayah dataran rendah, PDAM diminta untuk menyasar wilayah perbukitan.

"Sasarannya jangka panjang, karena infrastruktur pipa membutuhkan anggaran besar," ungkapnya.

Dari sisi Program Pompanisasi, Pemkab Kulon Progo menyasar wilayah Perbukitan Menoreh yang belum masuk rencana jalur perluasan air bersih PDAM.

Program tersebut bekerjasama dengan Baznas dalam hal pendanaan. Setiap titik membutuhkan anggaran belasan juta rupiah, bergantung kondisi geografis hingga jumlah penerima manfaat.