Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ikuti Arahan Gubernur HB X, Nasabah BUKP Galur dan Wates Segera Layangkan Gugatan Perdata

AA
DEMO: Nasabah BUKP Galur dan Wates meluapkan emosinya dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BUKP. (Anom Bagaskoro/Radar Jogja)
DEMO: Nasabah BUKP Galur dan Wates meluapkan emosinya dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BUKP. (Anom Bagaskoro/Radar Jogja)

Advertisement

 

KULON PROGO - Nasabah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Wates dan Galur segera menghadapi babak baru. Mereka kini bersiap menjalani proses hukum perdata untuk memperoleh hak-hak nasabah yang selama ini diselewengkan pengelola BUKP. Hal ini sesuai usulan Gubernur DIY Hamengkubuwono X.

Pendamping Nasabah BUKP Wates Nasib Wardoyo menjelaskan, perkembangan kasus dugaan korupsi BUKP Galur dan Wates telah terlihat. Pasalnya, tersangka kasus hilangnya uang tabungan dan deposito nasabah telah ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo.

Advertisement

Kini kasus BUKP Galur telah masuk masa persidangan, sedangkan BUKP Wates belum diketahui kejelasannya. "Nasabah juga akan melakukan gugatan perdata," ucap Nasib, Selasa (16/6).

Nasib menjelaskan, nasabah juga mengambil jalur gugatan perdata. Hal ini didasari arahan HB X. Arahan gugatan perdata itu muncul setelah warga bertemu dalam audiensi dan bertemu langsung dengan gubernur.

Advertisement

Gubernur itu justru meminta agar warga melayangkan gugatan perdata ke Pemprov DIJ. Langkan gugatan itu akan membuka peluang bagi nasabah BUKP untuk memperoleh uang mereka kembali. Gugatan perdata yang dilayangkan ke pengadilan akan diproses sesuai alurnya.

Hasil dari pengadilan akan menjadi dasar Pemprov DIY mengeluarkan anggaran untuk penggantian kerugian masyarakat. "HB X secara gamblang memberikan arahan itu, aku gugaten perdata," ungkapnya menirukan pernyataan Gubernur HB X.

Atas arahan HB X itu, nasabah BUKP Galur dan Wates segera melayangkan gugatan. Gugatan akan mengatasnamakan Paguyuban Nasabah BUKP Galur dan Wates. Saat ini, pihaknya masih berusaha mengumpulkan data-data pendukung untuk melayangkan gugatan.

Data tersebut juga akan mengarahkan beberapa tergugat lain, selain Pemprov DIY. Di samping itu nasabah bakal menggandeng sejumlah pengacara untuk pendampingan selama proses pengadilan perdata nanti. (gas/laz/zl)

Advertisement
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ikuti Arahan HB X, Nasabah BUKP Galur dan BUKP Wates Bakal Layangkan Gugatan Perdata

Ikuti Arahan HB X, Nasabah BUKP Galur dan BUKP Wates Bakal Layangkan Gugatan Perdata

Nasabah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Wates dan Galur segera menghadapi babak baru. Mereka bersiap menjalani proses hukum perdata untuk memperoleh hak-hak nasabah yang selama ini diselewengkan pengelola BUKP. 

Modus Kredit Palsu 10 Tahun, Tiga Pengurus BUKP Tempel Jadi Tersangka Rugikan Negara Rp 2,1 Miliar

Modus Kredit Palsu 10 Tahun, Tiga Pengurus BUKP Tempel Jadi Tersangka Rugikan Negara Rp 2,1 Miliar

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Tempel di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman didirikan pada 1989 oleh pemerintah provinsi DIY dengan modal APBD provinsi dan APBD kabupaten. Tujuannya untuk meng

CCTV Sepanjang Malioboro Tak Bisa Diakses, Diskominfo Kota Klaim Pemeliharaan, Pemprov Sebut Ganggua

CCTV Sepanjang Malioboro Tak Bisa Diakses, Diskominfo Kota Klaim Pemeliharaan, Pemprov Sebut Ganggua

Closed-Circuit Television (CCTV) di sepanjang Jalan Malioboro, Jogja mendadak tidak dapat diakses menjelang aksi demonstrasi memperingati Hari Pahlawan 10 November, Selasa (10/11). Masalah ini pun ramai di media sosial.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer