KULON PROGO - Opsi work from home untuk penghematan energi dalam negeri telah digaungkan pemerintah pusat.
Di Kulon Progo, lembaga legislatif turut menyoroti efisiensi MBG yang juga turut dilakukan. Hal ini, menyikapi wacana MBG lima hari dalam sepekan yang dilontarkan pemerintah pusat.
Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo Edi Priyono mengapresiasi efisiensi MBG yang diwacanakan pemerintah pusat.
Efisiensi meliputi pola distribusi MBG menjadi lima hari dalam sepekan. Penyesuaian ini, tentu berdampak langsung pada pengelolaan uang negara yang juga dirasakan oleh daerah.
"Langkah efisiensi saya kira cukup realistis, untuk menjaga keberlanjutan anggaran daerah atau pusat," ucap Edi, Minggu (29/3).
Edi menyampaikan, di tengah potensi krisis energi, opsi WFH untuk ASN telah dilontarkan pemerintah pusat. Kemudian, muncul opsi lain berupa efisiensi program MBG. Menurutnya, kedua langkah itu perlu disambut dengan baik. Lantaran, kondisi fiskal negara dapat terguncang melihat geopolitik global saat ini.
Efisiensi MBG termasuk langkah apik, dalam pengurangan beban anggaran negara. Mengingat MBG menyedot sebagian besar alokasi APBN yang juga berpengaruh pada daerah. Apabila alokasi MBG dapat diperkecil, maka keberlanjutan anggaran negara dapat menahan laju dampak krisis energi.
Kendati mendukung efisiensi MBG, Edi turut menyoroti efisiensi MBG tetap harus terarah. Sesuai tujuan utama MBG, untuk pemerataan gizi anak bangsa. Efisiensi tak hanya mengurangi anggaran, namun memanfaatkan anggaran yang ada agar lebih optimal.
"Perlu evaluasi dan kajian, tidak hanya penghematan tapi pertimbangan dampak ke penerima," ujarnya.
Edi menjelaskan, prioritas penerima MBG dalam kondisi krisis energi perlu ditata ulang. Idealnya, penerima MBG merupakan kelompok masyarakat rentan atau kurang mampu. Faktanya, MBG kebanyakan diterima oleh masyarakat perkotaan dengan ekonomi mampu. Alhasil, banyak MBG terbuang sia-sia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
