Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Batal Terapi hingga Cuci Darah akibat Pencoretan BPJS PBI APBN, Madukoro Usulkan Pendanaan Segera Dialihkan ke APBD

A
Penulis: Anom Bagaskoro❯
KONFIRMASI: Dukuh Pongangan mengunjungi rumah penerima BPJS PBI APBN yang dinonaktifkan.
KONFIRMASI: Dukuh Pongangan mengunjungi rumah penerima BPJS PBI APBN yang dinonaktifkan.

KULON PROGO - Pencoretan penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN membuat masyarakat Kulon Progo kebingungan.


Advertisement

Bahkan pasien terapi hingga cuci darah terpaksa membatalkan pemeriksaan mereka.

Salah satunya Ngadiyem,65, warga Padukuhan Pongangan, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo yang mengaku kaget dengan pencoretan namanya dari program BPJS PBI APBN.

Ini berawal saat Ngadiyem hendak melakukan fisioterapi di RSUD Nyi Ageng Serang, Jumat (6/2/2026).

Advertisement

"Baru tahu pagi tadi saat hendak terapi, setelah dipanggil antrean baru diberitahu kalau BPJS sudah tidak aktif," ucap Ngadiyem.

Ngadiyem menjelaskan, saat dipanggil untuk pemeriksaan, dirinya mendapat pengarahan dari petugas yang mengabarkan BPJS nonaktif.

Penonaktifan BPJS PBI APBN dilakukan langsung oleh negara dalam hal ini Kementerian Sosial.

Advertisement

Alhasil, Ngadiyem yang bekerja sebagai buruh tani tak dapat mengakses layanan kesehatan gratis.

Untuk mendapat layanan kesehatan fisioterapi, perlu biaya Rp 120 ribu. Angka itu, belum termasuk obat-obatan yang wajib dikonsumsi untuk penyembuhan. Hal ini membuat dirinya pulang tanpa menjalani pemeriksaan rutin.

Kebingungan lain muncul saat memikirkan kebutuhan kesehatannya. Dalam sebulan, Ngadiyem perlu menjalani dua kali fisioterapi.

Dirinya juga perlu melakukan pemeriksaan rutin penyakit hipertensi yang diidapnya.

Kondisi itu dibenarkan anak Ngadiyem, Tri Wahyuni yang melakukan pengecekan status keaktifan BPJS PBI.

Sepulang orang tuanya dari rumah sakit dirinya melakukan pengecekan ke website BPJS, dan ditemukan statu penerima BPJS kedua orang tuanya telah dicoret.

"Saya kira tidak dicoret setelah dilihat ternyata statusnya non aktif," ungkapnya.

Keluhan penonaktifan BPJS PBI APBN juga dibenarkan oleh Ketua Paguyuban Dukuh Kulon Progo (Madukoro) Risdiyanto. Risdiyanto yang juga menjabat sebagai Dukuh Pongangan ikut menerima banyak laporan dari masyarakat ataupun dukuh lain.

"Kalau warga kami sudah banyak yang lapor, pagi ini sudah dua orang," ungkapnya.

Risdiyanto menyampaikan, belasan dukuh di Bumi Binangun juga merasakan kondisi yang sama.

Mereka yang tergabung dalam paguyuban mendiskusikan kebingungan masyarakatnya.

Pihak dukuh pun tak bisa menjawab alasan dibalik pencoretan penerima BPJS PBI APBN. 

Menurut cerita salah satu dukuh, terdapat seorang warga yang hendak melakukan cuci darah.

Akibat status kepesertaan dicoret, pasien cuci darah tak bisa mendapat perawatan dan pulang dengan tangan hampa. 

"Laporan dari dukuh lain sama, ada yang cuci darah tidak bisa, baru setelah diaktifkan kembali melalui skema lain baru bisa," ungkapnya.

Keluhan dari masyarakat membuat dukuh harus bertindak cepat. Lantaran, kebanyakan penerima BPJS memang masyarakat membutuhkan.

Untuk mengatasi itu, pihak dukuh hanya bisa mengusulkan penerima beralih dari BPJS PBI APBN menjadi APBD. Proses pengusulan melalui kalurahan dan Dinas Sosial PPA Kulon Progo. (gas/wia)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sebelum Pratama Arhan, Bumi Mataram Punya Fajar Listiyantoro, Pemilik Lemparan Maut yang Kini Rutin Cuci Darah

Sebelum Pratama Arhan, Bumi Mataram Punya Fajar Listiyantoro, Pemilik Lemparan Maut yang Kini Rutin Cuci Darah

Jauh sebelum publik sepak bola tanah air takjub oleh lemparan ke dalam maut milik Pratama Arhan, Bumi Mataram sudah memiliki sang pelopor. Pemain tersebut adalah Fajar Listiyantoro.

Pemkab Kulon Progo Bentuk Tim Ad Hoc Guna Berantas Reklame Ilegal dan Genjot PAD Pajak

Pemkab Kulon Progo Bentuk Tim Ad Hoc Guna Berantas Reklame Ilegal dan Genjot PAD Pajak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengambil langkah tegas untuk mengatasi maraknya pemasangan reklame ilegal yang merugikan pendapatan daerah. Pemkab resmi membentuk Tim Ad Hoc lintas Organisasi Perangkat Daerah

Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri

Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak serta-merta menjadi jaminan bagi daerah untuk mengamankan insentif fiskal dari Kementerian..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer