Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan Optimistis TKD Tidak Berkurang

AZ

 

Photo
Photo

KULON PROGO – Desain postur APBD 2026 Kulon Progo tampaknya tidak akan jauh berbeda dengan APBD 2025. Meski, pemerintah pusat menginformasikan perihal pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).


Advertisement

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan optimistis besaran TKD pada 2026 tidak akan berubah. Masih sama dengan tahun 2025.

Keyakinan itu berdasar belum adanya informasi detail dari pemerintah pusat perihal pengurangan TKD.

”Kami masih mengkalkulasikan TKD tetap sama, tapi kami menyiapkan beberapa skema penanggulangan," ucap Agung, Senin (15/9).

Advertisement

Isu penurunan TKD mengemuka saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.

Dia mengisyaratkan alokasi anggaran TKD hanya Rp 650 triliun. Sebelumnya Rp 919,9 triliun.

Di antara skema penanggulangan itu, Agung menyebut, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Terutama retribusi dan pajak daerah.

Advertisement

”Tidak ada kenaikan pajak maupun retribusi. Yang ada optimalisasi," ungkapnya.

Optimilisasi PAD, kata Agung, sangat penting. Itu bertujuan agar program prioritas tidak terganggu jika pemerintah pusat benar-benar mengurangi TKD.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kulon Progo Edi Priyono meminta pemkab untuk serius mengkaji APBD 2026.

Potensi penurunan TKD dari pemerintah pusat akan berdampak besar ke Kulon Progo. Lantaran, sebagian besar pendapatan daerah berasal dari TKD.

Edi menyarankan, pemkab bisa fokus mengoptimalkan sektor pariwisata untuk PAD. Sektor ini diklaim tahan banting dengan situasi sosial apa pun. Hal ini dapat dilihat saat pandemi Covid-19.

Sektor pariwisata memiliki peran penting menyuplai PAD di tengah kelesuan ekonomi. (gas/zam)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BBM Non Subsidi Naik Dua Kali Lipat, Anggaran Operasional Bus Sekolah di Kulon Progo Membengkak, Tambahan Dana Diusulkan

BBM Non Subsidi Naik Dua Kali Lipat, Anggaran Operasional Bus Sekolah di Kulon Progo Membengkak, Tambahan Dana Diusulkan

Kenaikan harga BBM non subsidi menyebabkan biaya operasional bus sekolah membengkak. Dinas Perhubungan Kulon Progo ajukan usulan penambahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2026.

Tak Cukup Andalkan Destinasi, Sleman Bidik Event untuk Dongkrak Wisata

Tak Cukup Andalkan Destinasi, Sleman Bidik Event untuk Dongkrak Wisata

Pengembangan pariwisata sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menambah pendapatan asli daerah. Tanpa rencana yang jelas, potensi yang ada dipastikan sulit memikat hati wisatawan.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Muh Zuhdan SPd MAP; Genjot PAD Kepariwisataan dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Muh Zuhdan SPd MAP; Genjot PAD Kepariwisataan dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Rencana induk pembangunan kepariwisataan (RIPK) Kabupaten Sleman 2026-2045 tengah dalam pembahasan panitia khusus dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Terkait hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Muh Zuhdan SP

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer