Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Enam Ribu Pegawai Honorer Non Database BKN di DIY Terancam PHK

A
Penulis: Anom Bagaskoro❯
AUDIENSI: Aliansi pegawai honorer melakukan audiensi dengan DPRD DIY. 
AUDIENSI: Aliansi pegawai honorer melakukan audiensi dengan DPRD DIY. 

KULON PROGO - Di balik komitmen pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer, terdapat pegawai honorer Non Database BKN yang menanti nasibnya.


Advertisement

Lantaran, pegawai yang sering diklasifikasikan sebagai R4 ini tak diakomodir dalam CPNS maupun PPPK.

Ketua Aliansi Tenaga Honorer Non Database BKN (R4) DPW DIY Gandi Fibri Atmoko menyampaikan kekhawtirannya.

Nasib pegawai honorer sepertinya bergantung dengan kebijakan pemerintah.

Advertisement

"Selama ini belum ada kebijakan untuk mengakomodir tenaga honorer R4," ucap Gandi, Rabu (16/4/2025).

Gandi menyampaikan, kebijakan pengangkatan tenaga honorer selama ini masih berfokus pada pegawai yang terdaftar di database.

Padahal masih banyak pegawai honorer non database BKN yang menunggu pangangkatan.

Advertisement

Kekhawatiran pegawai honorer R4, juga muncul akibat beberapa kebijakan terbaru yang akan dilaksanakan pemerintah pusat.

Sebagai contohnya, tidak adanya program PPPK dan pembatasan pengangkatan ASN.

"Di DIY ada 6.942 pegawai, sedangkan Kulon Progo ada 1.107 pegawai yang menanti kepastian," ucapnya.

Munculnya kebijakan baru dari pusat, tanpa mengakomodir pegawai R4 membuat pihaknya khawatir.

Lantaran, pegawai honorer biasanya berkontrak tahunan dan diperpanjang setiap tahunnya.

Padahal peran mereka cukup sentral, karena R4 didominasi tenaga badan layanan umum daerah (BLUD).

Mereka bekerja sebagai nakes di RSUD.

Sisitem kontrak juga berpotensi membuat R4 ter-PHK, apabila pemerintah tak membuat regulasi.

Lantaran, dengan regulasi terakhir kali, R4 tidak bisa mendaftar PPPK.

Selain itu, dengan kebijakan tahun 2026 nanti, R4 harus bertarung mati-matian dengan CASN yang freshgraduate.

Gandi menyampaikan, pihaknya telah berupaya memperjuangkan hak mereka. Aliansi sempat melakukan audiensi dengan DPRD DIY.

Namun audiensi diskors akibat kebijakan R4 belum ada.

"Harapan kami ada kebijakan khusus untuk akmi," ungkapnya.

Pihaknya berharap agar pemerintah mengakomodir pegawi R4.

Jika dimungkinkan R4 dapat mendaftar sebagai PPPK paruh waktu yang disusulkan beberapa waktu lalu. (gas)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BKN Luruskan Data 2.722 ASN Mengundurkan Diri, Ternyata Mayoritas Masih Berstatus ASN

BKN Luruskan Data 2.722 ASN Mengundurkan Diri, Ternyata Mayoritas Masih Berstatus ASN

BKN meluruskan data 2.722 ASN yang tercatat mengundurkan diri pada Semester I 2026. Mayoritas ternyata tetap berstatus ASN atau masuk proses pensiun.

Polemik Kadinas Pariwisata, BKN Akhirnya Turun Tangan, Arif Setiadi: Alarm bagi Baperjakat

Polemik Kadinas Pariwisata, BKN Akhirnya Turun Tangan, Arif Setiadi: Alarm bagi Baperjakat

Polemik pengangkatan Kepala Dinas Pariwisata DIY Atik Sudarmi akhirnya sampai juga ke pemerintah pusat. Itu ditandai dengan langkah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akhirnya turun tangan. Lembaga yang bertugas di..

Awas Terjebak! Ramai Isu Pendaftaran CPNS Palsu, BKN Minta Publik Waspada Hoaks!

Awas Terjebak! Ramai Isu Pendaftaran CPNS Palsu, BKN Minta Publik Waspada Hoaks!

Jagat media sosial dan grup-grup pesan singkat belakangan ini kembali dihangatkan oleh perbincangan mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sayangnya, momentum yang dinanti-nanti oleh jutaan pencar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer