Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Kulon Progo Buka Peluang Revisi Perda KTR

M
SIDAK: Personel Satpol PP menempel stiker kawasan tanpa rokok. 
SIDAK: Personel Satpol PP menempel stiker kawasan tanpa rokok. 

KULON PROGO - Peraturan Daerah (Perda) Kulon Progo Nomer 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terus direvisi. 


Advertisement

Pemkab Kulon Progo membuka peluang revisi bersamaan dengan dorongan dari DPRD Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan, Perda KTR masih dikaji.

Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi mendalam. 

Advertisement

"Revisi perda KTR dimensinya ada dua, politis dan ekonomis," ucap Agung, Rabu (5/3/2025).

Agung menyampaikan, dari segi politis revisi perda KTR perlu dibahas bersama dengan anggota dewan.

Tentunya, perlu pembicaraan dan kajian yang matang untuk merubah setiap klausul dalam perda.

Advertisement

Dalam proses politis, masyarakat tak akan mempedulikan hal itu.

Justru masyarakat menunggu hasil dari proses politis itu.

Hasil berupa persetujuan revisi perda KTR maupun tetap menggunakan kebijakan tersebut.

"Dari dimensi ekonomis memang sudah ada dorongan revisi perda dari masyarakat," ungkapnya.

Agung mengaku telah menyadari adanya dorongan serta gejolak untuk revisi perda tersebut.

Hal ini ditandai dengan beberapa komunitas masyarakat yang melakukan audiensi ke DPRD Kulon Progo beberapa waktu lalu.

Akan tetapi adanya dorongan belum ditanggali oleh pemkab secara gamblang.

Lantaran, pemkab masih berfokus pada program prioritas dan pembangunan daerah.

Namun, pihaknya memastikan akan melakukan kajian perihal revisi perda KTR.

"Peluang revisi pasti ada, asalkan itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Gelombang revisi perda yang disahkan di jaman kepemimpinan Hasto Wardoyo itu terus mengalir.

Pada rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati, perda KTR disinggung beberapa kali.

Dalam rapat itu, pemkab diminta melakukan evaluasi dan revisi Perda KTR.

Selain itu, pembiayaan operasional penegakan perda KTR juga menjadi sorotan.

Pemkab diminta melaporkan pembiayaan implementasi penegakan perda secara rutin.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menyampaikan dorongan anggota dewan untuk revisi perda KTR.

Revisi diperlukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari promosi iklan rokok.

"Banyak juga UMKM yang dirugikan akibat perda KTR," ucapnya.

Aris menyampaikan, pihaknya telah menerima audiensi dari lintas komunitas masyarakat yang meminta revisi perda.

Audiensi itu ditanggapi dnegan dorongan revisi perda dari DPRD ke Pemkab Kulon Progo.

Akan tetapi, pihaknya membatasi revisi perda KTR tidak boleh menyentuh wilayah ruang khusus tanpa asap rokok. (gas)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

APBD Kulon Progo 2027 Disahkan Rp 1,524 Triliun, DPRD Ingatkan Perencanaan Jangan Meleset

APBD Kulon Progo 2027 Disahkan Rp 1,524 Triliun, DPRD Ingatkan Perencanaan Jangan Meleset

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Jumat..

DPRD Kulon Progo Dorong Fasilitas Mangkrak di Objek Wisata Kulon Progo Dihidupkan Kembali

DPRD Kulon Progo Dorong Fasilitas Mangkrak di Objek Wisata Kulon Progo Dihidupkan Kembali

DPRD Kulon Progo menyoroti sejumlah fasilitas penunjang pariwisata di Bumi Binangun yang mulai mangkrak. Yakni, Plaza Kuliner dan Souvenir di objek wisata (obwis) Pantai Glagah dan Amphitheater di Goa Kiskendo.

Tak Semua Tugas ASN Bisa Diselesaikan AI, Korpri Kulon Progo Gelar Pelatihan   

Tak Semua Tugas ASN Bisa Diselesaikan AI, Korpri Kulon Progo Gelar Pelatihan  

ASN Pemkab Kulon Progo mengikuti pelatihan penggunaan AI di Aula Adikarto, Komplek Pemkab Kulon Progo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer