Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terdampak Refocusing Dais 2025, Sejumlah OPD Penerima Terancam Tak Merealisasikan Programnya

A
Penulis: Anom Bagaskoro❯
PEMANFAATAN: Pj Bupati meninjau Insinerator yang memanfaatkan Dana Keistimewaan.
PEMANFAATAN: Pj Bupati meninjau Insinerator yang memanfaatkan Dana Keistimewaan.

KULON PROGO - Munculnya Instruksi Presiden RI Nomer 1 Tahun 2025, membuat Dana Keistimewaan (Dais) dikurangi jumlahnya.


Advertisement

Dampak pengurangan juga membuat penyaluran Dais terpaksa ditunda.

Paniradya Pati Kaistimewaan Aris Eko Nugroho membenarkan kondisi itu.

Berdasarkan instruksi presiden, Dais mengalami efisiensi sejumlah Rp 200 miliar.

Advertisement

Pengurangan ini, membuat Paniradya Kaistimewaan melakukan ulasan untuk menyesuaikan anggaran.

"Kami melakukan penyesuain dan identifikasi terlebih dahulu," ucap Aris, saat dihubungi Radar Jogja, Jumat (24/1/2025).

Aris menyampaikan, pengurangan tersebut membuat pihaknya perlu merasionalisasi anggaran.

Advertisement

Program yang bersumber Dais akan mengalami efisiensi dan bahkan dikurangi.

Efisiensi bukan hanya ditingkat provinsi, akan tetapi juga kabupaten, kota, dan kalurahan yang menggunakan Dais untuk kegiatan ataupun sub kegiatan.

Proses rasionalisasi membutuhkan waktu untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan program.

Selain itu, hasil efisiensi juga perlu dilaporkan ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari.

Akibatnya, penyaluran Dais 2025 berpotensi mundur.

"Penyaluran dais masih menunggu informasi dari Kemenkeu," ujarnya.

Proses rasionalisasi program ini, telah dilakukan oleh OPD penerima, salah satunya Dinas Pariwisata Kulon Progo.

Kepala Dinpar Kulon Progo Joko Mursito menyampaikan, telah menerima informasi efisiensi program.

Dinpar dan beberapa OPD penerima telah mengikuti rapat mengenai rasionalisasi.

Dimungkinkan terdapat kegiatan ataupun program yang diajukan dinpar akan hilang.

Namun, untuk program yang dilaksanakan pada awal tahun Januari dan Februari program tetap dijalankan.

Lantaran, perencanaan telah dilakukan sebelum munculnya inpres.

"Bulan-bulan selanjutnya beberapa akan di keep, kami manut saja dengan keputusan provinsi," ucapnya.

Joko tak terlalu mempermasalahkan jika Dais yang disalurkan ke Dinpar dikurangi.

Lantaran, pihaknya hanya sebagai penerima. Tentunya, pemprov juga menilai program sesuai dengan skala prioritas.

Menjelaskan mengenai penerimaan Dais, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Riset Inovasi Kulon Progo Muh Aris menyampaikan, Kulon Progo merupakan penerima terbanyak dais 2025.

Bila dibandingkan kabupaten kota lain, Kulon Progo mendapat Dais sebesar Rp 135 miliar.

"Paling banyak, itu berkat serapan, usulan, dan inovasi," ucap Aris.

Joko menyampaikan, alokasi Dais di Kulon Progo terus mengalami peningkatan.

Rinciannya, Dais 2021 sebesar Rp 44 miliar, Dais 2022 Rp 59 miliar, Dais 2023 Rp 101 miliar dan Dais 2024 Rp 102 miliar.

Pemanfaatan dais tak hanya dilakukan oleh satu OPD, melainkan beberapa OPD dengan sektor yang sesuai pada aturan penggunaan.

Sektor terbanyak memperoleh dais yaitu, kebudayaan dan tata ruang. (gas)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bidik Dampak Ekonomi dari Event Wisata, Kota Magelang Gelar Festival Flower Delapan Hari

Bidik Dampak Ekonomi dari Event Wisata, Kota Magelang Gelar Festival Flower Delapan Hari

Bidik Dampak Ekonomi dari Event Wisata, Kota Magelang Gelar Festival Flower Delapan Hari

DPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan KUA/PPAS APBD TA 2026, Prioritaskan Pembangunan di Perbatasan

DPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan KUA/PPAS APBD TA 2026, Prioritaskan Pembangunan di Perbatasan

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD DIY Tahun Anggaran (TA) 2026 akhirnya disepakati DPRD DIY bersama Pemda DIY. Kesepakatan dicapai melalui serangkaian pembahasan

Hindari Tumpang Tindih Produk Hukum, Pemkot Magelang Dorong Harmonisasi Antar-OPD

Hindari Tumpang Tindih Produk Hukum, Pemkot Magelang Dorong Harmonisasi Antar-OPD

Hindari Tumpang Tindih Produk Hukum, Pemkot Magelang Dorong Harmonisasi Antar-OPD

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer