Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tiga Alternatif Segera Dijadikan Pertimbangan

H
Penulis: Hendri Utomo.❯
Photo
Photo

RADAR JOGJA - Panitia lelang pengelolaan Gerbang Samudra Raksa (GSR) Kulon Progo melaporkan hasil evaluasi terkait gagalnya lelang aset daerah tersebut, Kamis (19/10). Ada tiga alternatif yang disampaikan dan akan digodog Pemkab Kulon Progo guna menentukan nasib GSR ke depan.


Advertisement


"Panitia lelang GSR telah memaparkan hasil evaluasi, disampaikan tiga alternatif yakni mengurangi harga sewa, menyerahkan pengelolaanya GSR kepada UPTD P3, menggandeng masyarakat dengan sistem bagi hasil," ucap Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono, Kamis (19/10).


Dijelaskan, sistem sewa sudah direvisi nominalnya, dikurangi cukup banyak bahkan sampai sekitar sepertiga atau separuhnya. Terkait opsi menyerahkan pengelolaan SGR kepada UPTD P3, nanti UPTD P3 bisa menyewakan GSR secara eceran atau per unit ruangan sesuai kebutuhan penyewa. "Kemudian akan dikelola langsung UPTD P3 dengan cara disewakan per unit," jelasnya.


Ditambahkan, opsi menggandeng masyarakat dalam mengelola  GSR dengan sistem bagi hasil juga atas masukan dari masyarakat sekitar GSR. "Alternatif ketiga berdasarkan masukan dari masyarakat ini bisa dikerjasamakan, artinya nanti bagi hasil," imbuhnya.

Advertisement


Menurutnya, terhadap alternatif-alternatif tersebut, pihaknya meminta panitia lelang untuk menentukan mana opsi terbaik dengan skema penghitungan nilai dan dampak risiko ke depan. Alternatif dengan nilai tertinggi nantinya yang dipilih. "Belum diputuskan, kami minta tim untuk melakukan pembobotan. Bobot tertinggi yang akan dipilih dan ditindaklanjuti," ujarnya.


Seperti diketahui, Pemkab Kulon Progo telah membuka lelang pengelolaan GSR pada Juli-Agustus 2023. Pengelola GSR dikenakan biaya sewa sebesar Rp 609 Juta per tahunnya, durasi lima tahun dan setiap tahun ada kenaikan biaya. Alasan GSR disewakan antara lain untuk memberikan kesempatan pihak swasta mengembangkan usaha di sana secara profesional.


Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada satupun yang investor yang mengajukan penawaran. Bangunan senilai Rp 23 Miliar yang menempati lahan seluas 7.000 meter persegi di perbatasan Magelang - Kulon Progo, tepatnya di Klangon, Kalibawang itu pun mangkrak. (tom/din)

Advertisement

 

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hama Wereng Batang Cokelat Mengintai Lahan Pertanian di Kulon Progo, Disepertapa Galakan Gerdal OPT

Hama Wereng Batang Cokelat Mengintai Lahan Pertanian di Kulon Progo, Disepertapa Galakan Gerdal OPT

Hama wereng batang cokelat (WBC) mengancam lahan pertanian di Kulon Progo. Untuk mengatasi kondisi itu, Dinas Pertanian dan Pangan (Disepertapa) Kulon Progo menggelar Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman..

Inspektur Irda dan Kepala Baperinda Diunggulkan, Calon Sekda Kulon Progo Mengerucut ke ASN Senior

Inspektur Irda dan Kepala Baperinda Diunggulkan, Calon Sekda Kulon Progo Mengerucut ke ASN Senior

Irda dan Kepala Baperinda Diunggulkan, Calon Sekda Kulon Progo Mengerucut ke ASN Senior

Bejat, Remaja 15 Tahun di Kulon Progo Jadi Korban Rudapaksa Ayah Kandungnya

Bejat, Remaja 15 Tahun di Kulon Progo Jadi Korban Rudapaksa Ayah Kandungnya

Remaja putri berumur 15 tahun asal Kapanewon Pengasih menjadi korban rudapaksa oleh ayah kandungnya sendiri.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer