Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pantang Langgar Kode Etik Penyelenggara

E
Penulis: Editor Content❯
AMANAT: Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana menghadiri langsung pengambilan sumpah/janji pelantikan serta orientasi tugas PPK yang diselenggarakan KPU Kabupaten Kulonprogo di Hotel Grand Dafam Temon, kemarin.(DOK HUMAS KP)
AMANAT: Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana menghadiri langsung pengambilan sumpah/janji pelantikan serta orientasi tugas PPK yang diselenggarakan KPU Kabupaten Kulonprogo di Hotel Grand Dafam Temon, kemarin.(DOK HUMAS KP)
 

 

RADAR JOGJA - Penjabat Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai kepanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tidak hanya menjaga integritas, tetapi juga dipesan juga untuk mampu bekerja jujur dan adil sebaik-baiknya.

"PPK harus bekerja sebaik-baiknya jujur adil melayani semuanya. Tidak memihak satu pihak. Jaga integritas sesuai pakta integritas yang telah ditandatangani ini," pesan Tri Saktiyana usai pelantikan PPK untuk Pemilu 2024 yang digelar KPU Kabupaten Kulonprogo di Hotel Grand Dafam, Temon, kemarin (4/1).

Menurutnya, sebagai penyelenggara, PPK harus paham aturan-aturan teknis yang berlaku sebagai pedoman kelancaran pelaksanaan tugas. PPK juga diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dan berimbang dengan semua pihak terkait dalam menunjang pelaksanaan tugasnya. "Pahami aturan regulasi yang berlaku. Jalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh partai politik secara seimbang di wilayah kerja masing-masing," pesannya.

Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo Ibah Muti'ah berharap, dalam penyelenggara Pemilu Serentak 2024 semua berpedoman pada kode etik penyelenggara Pemilu. Sebab, ketaatan terhadap aturan dan kode etik akan berpengaruh positif pada kualitas penyelenggaraan Pemilu. "Marilah bersama-sama, khususnya kita sebagai penyelenggara taat kode etik, melanggar kode etik jelas akan berpengaruh buruk pada kualitas penyelenggaraan pemilu," harapnya.

Ditambahkan, etika penyelenggaraan pemilu harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu dengan mengedepankan integritas, profesionalitas dan kejujuran. Para penyelenggara pemilu harus didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku tanpa didasari oleh kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. "Pada kesempatan ini kami melantik 60 orang PPK yang akan bertugas di 12 Kapanewon se- Kulonprogo," ucapnya. (tom/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer