Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pencabutan status PPKM ini artinya tidak lagi membatasi kegiatan masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa status kedaruratan kesehatan tetap berlangsung meskipun PPKM dicabut. “Sehingga masyarakat harus tetap berpartisipasi mengedepankan protokol kesehatan pada kegiatan sehari-hari," kata Pj Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penghentian PPKM, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Menuju Endemi secara daring di Command Room Dinkominfo Kulonprogo, kemarin (2/1).
Dijelaskan, seluruh OPD juga diminta mengomunikasikan penghentian PPKM ini secara baik. Sehingga masyarakat tetap berperan serta menjaga protokol kesehatan untuk menekan dan mengendalikan risiko darurat kesehatan. Pencabutan PPKM ini merupakan strategi perubahan dari status pandemi menuju endemi, sehingga intervensi dari pemerintah diturunkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. "Kendali kini ada di tangan masyarakat sendiri. Jadi bebas beraktivitas seperti dulu, kapasitas gedung, rumah makan, transportasi umum boleh 100 persen diterapkan, namun tetap tidak boleh melebihi kapasitas," jelasnya.
Diharapkan, penghentian PPKM ini dapat menjadikan kegiatan masyarakat berjalan normal dan mengembalikan ekonomi yang sempat menurun. PPKM secara ekonomi berbiaya tinggi, sehingga dengan pencabutan ini ekonomi kembali ke nilai keekonomian awal kembali ke efisiensi awal. “Sehingga diharapkan ekonomi bisa lebih murah lagi," harapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo Sri Budi Utami menanggapi, pihaknya siap meskipun pencabutan PPKM dengan prinsip tetap menjalankan kegiatan vaksinasi. Pihaknya juga akan tetap memastikan kesiapan fasilitas kesehatan tetap memadai. "Kami akan tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan terus meningkatkan imunitas kesehatan," ungkapnya. (tom/din)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

