Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Harapkan Sinergitas Sentra Gakkumdu

E
Penulis: Editor Content❯
SINERGI: Penandatangan Kerjasama Bawaslu Kulonprogo dengan Polres Kulonprogo dan Kejari Kulonprogo di Hotel Grand Rohan Yogyakarta, kemarin.(DOK HUMAS BAWASLU KP)
SINERGI: Penandatangan Kerjasama Bawaslu Kulonprogo dengan Polres Kulonprogo dan Kejari Kulonprogo di Hotel Grand Rohan Yogyakarta, kemarin.(DOK HUMAS BAWASLU KP)
RADAR JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo menandatangani perjanjian kerja sama dengan Polres Kulonprogo dan Kejaksaan Negeri (Kejari ) Kulonprogo, kemarin (30/11). Penandatangan yang dilaksanakan di Hotel Grand Rohan Yogyakarta.

Penandatangan itu dihadiri langsung Ketua Bawaslu Kulonprogo Ria Harlinawati, berikut komisioner, Kapolres Kulonprogo Muharomah Fajarini dan Kepala Kejari Kulonprogo Ardi Suryanto. "Kami tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kulonprogo," ucap Ria Harlinawati.

Dijelaskan, perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang sudah ditandatangani Bawaslu RI dengan Kepolisian Republik Indonesia pada 14 Juli 2022 lalu.

Adapun perjanjian kerja sama dengan Kejari Kulonprogo dilaksanakan secara serentak antara Bawaslu dan Kejaksaan se-DIJ. "Perjanjian Kerjasama menjadi tanda Sinergitas kami di Sentra Gakkumdu dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024," jelasnya.

Ditambahkan, prinsip kerja sama ini mencakup ruang lingkup pertukaran data dan/atau informasi, pengawasan netralitas personel kepolisian dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kepolisian Resor Kulonprogo.

"Selain itu juga dukungan pengamanan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024," ucapnya.

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sesuai dengan masa berlaku nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 13 Juli 2027.

Sedangkan perjanjian kerja sama dengan Kejari Kulonprogo mencakup ruang lingkup pendampingan hukum atas pelaksanaan anggaran APBN dan/atau APBD oleh Bawaslu Kulonprogo yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, sosialisasi pendidikan dan pengawasan pemilu dan/atau, serta pertukaran data dan informasi. "Umur perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024 mendatang," ucapnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kulonprogo R. Panggih Widodo berharap, dengan adanya perjanjian kerjasama ini sinergitas dan kolaborasi antara seluruh pihak terjalin baik. "Sinergitas ini juga akan menjadi penentu sukses pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 secara optimal," ungkapnya. (tom/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer