Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyidikan Kasus Pencabulan Berlanjut

E
Penulis: Editor Content❯
LENGANG: Suasana Panti Asuhan di Kokap, Kulonprogo lengang pasca pengungkapan kasus pencabulan, kemarin.(HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
LENGANG: Suasana Panti Asuhan di Kokap, Kulonprogo lengang pasca pengungkapan kasus pencabulan, kemarin.(HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kulonprogo telah memeriksa enam saksi terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan pimpinan panti asuhan di Kokap, Kulonprogo. Masing-masing dua saksi korban dan empat saksi pendamping.

Pelaksana Harian (Plh) Kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu Dwi Wijayanto mengatakan, sejauh ini baru dua anak yang menjadi korban. Pihaknya masih mengirim surat panggilan kepada dua saksi lainnya untuk pendalaman kasus ini. "Dalam kasus ini kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo untuk melakukan pendampingan terhadap kedua korban," ucapnya, kemarin (10/10).

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kulonprogo Irianta mengungkapkan, pihaknya akan memperkuat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), terlebih pelaku merupakan pengasuh panti asuhan dimana korban menetap. "Kami akan memberikan perhatian khusus kepada LKSA di wilayah Kulonprogo dengan membuat semacam pakta integritas dimana LKSA memberikan perlindungan kepada anak," ungkapnya.

Ditambahkan, sekitar dua pekan yang lalu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Kulonprogo untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti. Setelah bukti kuat, Jumat (7/10) terduga pelaku dilakukan penahanan. Sabtu (8/10) hingga Senin (10/10) mengirimkan tim untuk melakukan pemetaan terkait beberapa kebutuhan pendampingan. "Yang pertama terkait pendampingan berita acara pemeriksaan (BAP), kami menugaskan dua pekerja sosial (peksos) untuk masing-masing satu korban. Pendampingan sampai proses visum di rumah sakit," ucapnya.

Irianta memastikan, kondisi kedua korban cukup baik, kendati masih mengalami trauma dan butuh pendampingan psikologi. Dinsos P3A Kulonprogo sesuai dengan kewenangan juga telah melakukan pemetaan terkait kemungkinan korban tidak hanya dua anak. "Kami juga akan bekerjasama dengan Dinsos DIJ dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIJ, sejauh ini kasus ini juga dipantau langsung Deputi Kementerian PPA," ucapnya.

Menurutnya, maraknya kasus pencabulan di Kulonprogo tidak terlepas dari keberanian masyarakat (korban) melapor serta respon cepat aparat penegak hukum. "Kami mencatat total sudah ada 35 kasus kekerasan yang menimpa anak sejak Januari-September 2022. Jenis pencabulan sebanyak 26 kasus. Kami menghimbau orang tua atau wali agar lebih mengontrol anaknya dengan menjalin komunikasi lebih intens," ujarnya.

Seperti diketahui, kasus pencabulan di panti asuhan ini menjadi preseden buruk, terlebih satu korban masih di bawah umur. Ironisnya lagi, tindak asusila itu sudah dilakukan cukup lama, dua tahun mulai pertengahan 2020 hingga 2022. Tersangka MT, 46, akhirnya diamankan polisi. Kasus terbongkar setelah berani korban mengadu kepada keluarga.

Pihak keluarga kemudian melaporkan ke Dinsos P3A Kulonprogo 3 Oktober diteruskan ke Polres Kulonprogo dan 7 Oktober tersangka ditahan. Oknum pimpinan panti asuhan ini tersandung kasus hukum bukan kali pertama, 10 tahun lalu ia juga pernah mendekam di Rutan Kelas IIB Wates atas tuduhan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) santri. (tom/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer