Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Triyono Jabat Sekda Kulonprogo Definitif

E
Penulis: Editor Content❯
DILANTIK: Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana resmi melantik Triyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo definitif di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulonprogo, kemarin.(HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
DILANTIK: Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana resmi melantik Triyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo definitif di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulonprogo, kemarin.(HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana resmi melantik Triyono sebagai Sekretaris Daerah (sekda) Kulonprogo definitif di Gedung Kaca Kompleks Pemkab Kulonprogo, kemarin (20/9) sore. Triyono mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo ini telah melalui berbagai tahapan.

"Pengentasan kemiskinan dan persoalan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menjadi fokus," ucap Triyono usai resmi dilantik sebagai Sekda Kulonprogo kemarin.

Menurutnya, angka kemiskinan Kulonprogo masih cukup tinggi, bahkan tercatat masih tertinggi se-DIJ, untuk mengatasinya perlu sinergi sesuai arahan dari Pj Bupati Kulonprogo. Kenaikan harga BBM telah berdampak pada sektor perekonomian.

Beberapa program bantuan telah disalurkan pemerintah pusat untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti bantuan langsung tunai (BLT) BBM. "Kami juga mengalokasikan bantuan dari dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk menambah upah kerja melalui program padat karya dan irigasi," ujarnya.

Selain itu, bantuan juga diberikan untuk transportasi angkutan umum. Dengan pemberian subsidi, harapannya tidak ada kenaikan tarif yang akhirnya memberatkan masyarakat. Oleh karenanya, ia akan segera menyusun perencanaan anggaran yang akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo.

"Saya rasa ini menjadi momentum agar perencanaan dan penganggaran bisa menunjang indikator tujuan yang sudah ditetapkan di rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) maupun rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026," ujarnya. (tom/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer