Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Target Dua Tahun Semua Kalurahan Inklusi

E
Penulis: Editor Content❯
SEPAHAM: Direktur SIGAB, Suharto dan Pj Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana menunjukkan surat MoU yang telah ditandatangani.(HENDRI UTOMO / RADAR JOGJA)
SEPAHAM: Direktur SIGAB, Suharto dan Pj Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana menunjukkan surat MoU yang telah ditandatangani.(HENDRI UTOMO / RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Pemkab Kulonprogo menandatangani MoU dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Nota kesepahaman ini bertujuan menciptakan inklusi sosial dan pemenuhan hak kelompok sasaran penyandang disabilitas di Kulonprogo.

Direktur SIGAB, Suharto mengatakan, SIGAB adalah organisasi non pemerintah bersifat independen, nirlaba, dan non-partisan. SIGAB berdiri di Jogjakarta 5 Mei 2003. Cita-cita besarnya yakni membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia untuk kehidupan yang setara dan inklusi.

Kegiatan SIGAB di Kulonprogo sendiri diawali dengan program Rintisan Desa Inklusi 12 April 2016. Sedikitnya ada 16 kalurahan di Kapanewon Lendah, Kokap, Nanggulan, Wates, Galur ,Temon, Pengasih dan Kalibawang. ”Enam diantaranya ada di Kapanewon Lendah,” jelasnya Jumat (1/7).

Sesuai dengan tujuan awal, SIGAB ingin menciptakan inklusi sosial dan pemenuhan hak kelompok sasaran penyandang disabilitas. Indikatornya peningkatan akses difabel pada layanan publik. "MoU ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan juga akses terhadap difabel untuk memperoleh layanan publik, serta meningkatnya partisipasi difabel dalam pengambilan keputusan dan pembangunan," katanya.

Diharapkan, seluruh program-program dapat berjalan dengan dukungan semua pihak. khususnya Pemkab Kulonprogo. Ada dua faktor utama terwujudnya desa/kalurahan inklusif yakni partisipasi dan akses. Disabilitas harapannya dapat ikut berpartisipasi dalam ranah pembangunan mulai dari pengambilan kebijakan hingga proses pembangunan.

"Selanjutnya disabilitas harus mendapat akses dari hasil pembangunan itu sendiri. Jadi harapannya pada fase ini mimpi semua untuk mewujudkan Kulonprogo yang inklusif," harapnya.

Pj Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana menyatakan, pemkab menjamin dan akan selalu berupaya memberikan ruang dan akses bagi difabel untuk mendapatkan hak-haknya sama seperti masyarakat lainnya. Membuka ruang diskusi dan partisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan ataupun dalam perencanaan pembangunan yang ramah akan difabel.

Dikatakan, mulai tahap perencanaan awal kalurahan, kecamatan dan kabupaten, difabel harus dilibatkan. Akses ini jangan semata-mata dimaknai sebagai hanya akses fisik infrastruktur, lebih dari itu dimaknai sebagai akses non fisik. ”Target kami dua tahun kedepan, seluruh kalurahan di Kulonprogo bisa menjadi inklusif," ucapnya. (tom/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer