Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Haram, Mudik Pakai Mobdin

E
Penulis: Editor Content❯
PAPARAN: Bupati Magelang saat menyampaikan kuliah umum bertajuk
PAPARAN: Bupati Magelang saat menyampaikan kuliah umum bertajuk
RADAR JOGJA - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kulonprogo diharamkan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah mendatang. Larangan dengan sikap tegas itu merujuk kebijakan pemerintah pusat.

Larangan mudik menggunakan kendaraan dinas dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah."Satu poin menyebut larang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Pusat juga sama, kami hanya menyesuaikan Kalau memang dilarang harus ditaati atau dipatuhi. Jangan dilanggar!," ucap Bupati Kulonprogo Sutedjo, kemarin (17/4).

Menurutnya, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Kulonprogo yang berasal dari luar Kulonprogo atau DIJ tidak begitu banyak. Rata-rata pejabat dengan mobil dinas sudah memiliki kendaraan pribadi di rumah. Potensi ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik sangat kecil."Tidak terlalu khawatir, sebab pejabat dengan mobil dinas kebanyakan sudah memiliki mobil pribadi. Namun, kami tetap himbauan jangan sampai melanggar, semua sudah ditetapkan pusat," ujarnya.

Jika ada yang kedapatan melanggar, maka sanksi akan diberikan sesuai dengan bobot kesalahannya, mulai teguran lisan maupun tertulis. "Teguran itu baik yang lisan, maupun tertulis menjadi catatan dalam dokumen kepegawaian yang bersangkutan," ungkapnya. (tom/pra)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer