Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hapus Kepemilikan Gawai dari Indikator Kemiskinan

E
Penulis: Editor Content❯
Ilustrasi.(RADAR JOGJA FILE)
Ilustrasi.(RADAR JOGJA FILE)
 

RADAR JOGJA - Kalangan legislatif di wilayah Kulonprogo mendesak pemerintah setempat untuk melakukan inovasi pembenahan terkait dengan kategori masyarakat yang masuk kriteria sebagai warga miskin. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kulonprogo adalah menghapus kepemilikan gawai dan merokok dalam indikator kemiskinan.

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Muhtarom Asrori mengatakan, pembenahan terkait dengan kategori masyarakat miskin tersebut perlu dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah paling barat Jogjakarta itu. Sebab hingga akhir 2021 lalu angka kemiskinan di Kulonprogo masih masuk kategori tinggi yakni berada pada kisaran 18,38 persen.Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan angka kemiskinan di Kulonprogo bisa turun di tahun 2022 ini.

Lebih dari itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta pemerintah supaya kembali melakukan sinkronisasi terkait data masyarakat miskin di Kulonprogo. Hal itu menurutnya penting dilakukan agar pemerintah bisa tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar miskin dan membutuhkan.

“Melihat masih tingginya angka kemiskinan di Kulonprogo, menurut kami perlu adanya inovasi program percepatan pengentasan kemiskinan dan penambahan kriteria kemiskinan,” ujar Muhtarom, Kamis (7/4).

Disamping melakukan inovasi, Muhtarom juga mendesak Pemkab Kulonprogo agar segera melakukan evaluasi terhadap program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sebab sampai saat ini program tersebut masih belum maksimal perihal kesesuaian tujuan, kriteria dan ketepatan terhadap penerima sasaran.

Lebih dari itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman atau edukasi kepada penerima manfaat bantuan sosial (bansos) supaya tidak menganggap program tersebut sebagai hadiah. Sebab sesuai tujuannya, bansos sendiri merupakan sarana untuk pemberdayaan dan penumbuhan ekonomi keluar dari garis kemiskinan dalam target jangka waktu tertentu. “Disamping itu kami juga memandang perlu adanya alternatif pengalihan program bansos dalam bentuk program padat karya infrastruktur,” terangnya.

Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana mengakui permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang sulit ditangani. Dalam pengentasan kemiskinan, pemkab terus berupaya meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dimana hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang masuk kategori warga kurang mampu. “Kami telah meminta OPD (organisasi perangkat daerah) bersinergi menurunkan angka kemiskinan,” katanya. (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Sering Menatap Layar Gawai? Saatnya Rutin Konsumsi Sebelas Asupan Nutrisi Ini

Sering Menatap Layar Gawai? Saatnya Rutin Konsumsi Sebelas Asupan Nutrisi Ini

Kesehatan mata kerap kali baru menjadi perhatian saat gangguan penglihatan seperti mata minus, lelah, atau pandangan kabur mulai mengganggu aktivitas harian

7 Hal Penting Sebelum Membeli Samsung A17 5G di Promo Salebration Blibli

7 Hal Penting Sebelum Membeli Samsung A17 5G di Promo Salebration Blibli

Saat ini, memilih ponsel baru memerlukan pertimbangan matang agar sesuai kebutuhan dan ekspektasi. Samsung Galaxy A17 5G hadir sebagai opsi menarik di kelas menengah dengan sejumlah fitur yang patut diketahui sebelum And

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer