Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minim Anggaran, Infrastruktur Pariwisata Terabaikan

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA – Upaya peningkatan kualitas pariwisata di Kulonprogo terhambat minimnya kucuran anggaran dari pemerintah di daerah tersebut. Dinas pariwisata setempat bahkan menyebut anggaran di instansi itu juga tidak cukup untuk pembangunan infrastruktur lantaran habis untuk gaji pegawai. Dinas pun meminta legislatif untuk memberikan dukungan anggaran.

Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Joko Mursito mengatakan, adapun besaran APBD yang dialokasikan kepada instansinya yakni sebesar Rp 4,9 miliar per tahun. Jumlah sebesar itu disebutnya masih sangat minim dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kulonprogo.

Sebab, dengan anggaran sebesar itu, lanjut Joko, jumlah sebanyak Rp 3 miliar sudah dialokasikan untuk membayar gaji pegawai. Kemudian Rp 2,3 miliar untuk upah pungut retribusi dan sisa Rp 700 juta habis untuk pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kegiatan promosi pariwisata selama setahun.

Joko menyatakan, sisa anggaran untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang sebesar Rp 700 juta menurutnya jumlah yang sangat minim. Sementara jika pemerintah menggunakan bantuan anggaran dana keistimewaan (danais), alokasinya sudah ada mekanisme tersendiri dan sangat spesifik.

Alumnus UGM itu merinci, adapun kebutuhan infrastruktur objek wisata di Kulonprogo yang saat ini sangat mendesak diantaranya jaringan internet, infrastruktur jalan dan lampu penerangan. Agar hal tersebut bisa menjadi perhatian, Joko mengaku tiap tahunnya dinas pariwisata sudah mengusulkan bantuan anggaran dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya kepada instansi terkait. Sayangnya, usulan tersebut tidak pernah lolos dalam perencanaan dan pembahasan anggaran.

“Karena hal itu kami sangat mengharapkan dukungan penganggaran dari dewan, supaya infrastruktur objek wisata di Kulonprogo ini bisa semakin baik,” ucap Joko, kemarin (4/4).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Muhtarom Asrori menyatakan bahwa sektor pariwisata memiliki dua sumber anggaran. Yakni dari APBD Pemkab Kulonprogo serta danais yang bersumber dari anggaran Pemprov DIJ. Menurutnya, danais merupakan salah satu sumber anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata.

“Artinya kami meminta agar pemkab memaksimalkan danais, karena setahu saya peruntukannya tidak hanya untuk pertunjukan saja namun bisa juga untuk infrastruktur,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer