Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong BUMDes Miliki Badan Hukum

E
Penulis: Editor Content❯
BERI ARAHAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk (Dinas PMD dan Dalduk) Kulonprogo saat melakukan pendampingan terhadap BUMDes agar memiliki badan hukum.(DINAS PMD & DALDUK KULONPROGO FOR RADAR JOGJA)
BERI ARAHAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk (Dinas PMD dan Dalduk) Kulonprogo saat melakukan pendampingan terhadap BUMDes agar memiliki badan hukum.(DINAS PMD & DALDUK KULONPROGO FOR RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Hingga awal 2022 tercatat ada 31 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kulonprogo yang telah memiliki badan hukum. Banyak keuntungan ketika BUMDes tersebut telah memiliki badan hukum yang legal. Salah satunya bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, tak terkecuali dari badan negeri maupun swasta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk (Dinas PMD dan Dalduk) Kulonprogo, Ariadi mengatakan sampai saat ini tercatat sudah ada 31 BUMDes dari total 87 BUMDes di Kulonprogo yang resmi memiliki badan hukum. Dari jumlah tersebut artinya wilayah tersebut sudah mencapai 45 persen dari total keseluruhan BUMDes di kabupaten Kulonprogo.

Ia menambahkan, saat ini DPMD dan Dalduk Kulonprogo juga senantiasa terus melakukan percepatan agar nantinya seluruh BUMDes di Kulonprogo bisa memiliki badan hukum resmi. Menurutnya hal tersebut sangat penting, karena dengan berbadan hukum nantinya BUMDes dapat semakin mudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

“Besar harapan kami semua BUMDes dapat berbadan hukum sebagaimana Peraturan Kementerian Desa Nomor 3 Tahun 2021,” ujar Ariadi saat dikonfirmasi, Senin (12/3).

Terkait dengan persayaratan BUMDes agar memiliki badan hukum tersebut, Ariadi menyampaikan bahwa pemerintahan desa selaku pengelola badan usaha diharuskan memiliki berbagai persyaratan. Seperti dokumen peraturan kalurahan, dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD & ART), program kerja BUMDes dan berita acara musyawarah kalurahan.

Lebih dari itu, Mantan Kepala BPBD Kulonprogo ini juga mengaku kalau Dinas PMD dan Dalduk siap melakukan pendampingan kepada pemerintah desa apabila ingin segera menerbitkan badan hukum kepada BUMDes. Khususnya terkait dengan membantu pengelola badan usaha untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang diperlukan.“Kami pastikan siap ke lokasi untuk membantu pendampingan pendaftaran,” katanya.

Bupati Kulonprogo Sutedjo menyampaikan bahwa pihaknya memberikan keleluasaan kepada para direksi dalam pengelolaan badan usahanya. Khususnya kebebasan untuk mencetuskan berbagai program-program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat. “Selama memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas tentu akan kami dukung,” ucap Sutedjo. (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Magelang Bidik PAD dari Pajak Kendaraan, Samsat Budiman Bakal Diperluas ke Seluruh Desa

Pemkab Magelang Bidik PAD dari Pajak Kendaraan, Samsat Budiman Bakal Diperluas ke Seluruh Desa

Pemkab Magelang Bidik PAD dari Pajak Kendaraan, Samsat Budiman Bakal Diperluas ke Seluruh Desa

Kolaborasi BumDes dan Desa Wisata Banjarasri Sulap Giri Sembung dengan Andalkan Wisata Paralayang

Kolaborasi BumDes dan Desa Wisata Banjarasri Sulap Giri Sembung dengan Andalkan Wisata Paralayang

Kolaborasi BumDes dan Desa Wisata Banjarasri, Sulap Giri Sembung dengan Wisata Paralayang

Tak Punya Tradisi Membatik, Warga Mulyodadi Kembangkan Batik Gayam hingga Jadi Usaha BUMDes

Tak Punya Tradisi Membatik, Warga Mulyodadi Kembangkan Batik Gayam hingga Jadi Usaha BUMDes

Batik Gayam yang dikembangkan warga Kalurahan Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, kini menjadi salah satu unit usaha BUMDes setempat. Tak hanya mengembangkan motif yang menjadi identitas wilayah, usaha tersebut juga ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer