Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA – Perseteruan antara pedagang di sekitar Stasiun Wates dengan PT KAI berbuntut panjang. Setelah sebelumnya sebagian pedagang menolak opsi relokasi, mereka menuntut agar bisa tetap berjualan di dalam area stasiun. Dasar tuntutan tersebut muncul lantaran sebelumnya para pedagang sempat diberi janji oleh perseroan itu akan didirikan kios.
Perwakilan Pedagang Stasiun Wates Utami Budi Winarti mengatakan, pada 2014 lalu PT KAI pernah berjanji akan memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk berjualan di dalam area stasiun dengan bentuk pembangunan kios-kios. Namun hingga 8 tahun berselang janji yang diberikan oleh perusahaan transportasi kereta milik negara itu tak kunjung terealisasi. Bahkan parahnya, para pedagang justru diusir dari area stasiun dengan berbagai upaya relokasi dan penggusuran.
Utami menceritakan, sebelum adanya upaya penataan Stasiun Wates pada 2014 lalu para pedagang sejatinya sudah berjualan di dalam stasiun. Namun kemudian oleh PT KAI direlokasi ke luar area stasiun dengan alasan penataan dan dijanjikan akan dibangunkan kios di dalam stasiun pasca tiga bulan relokasi. Sayangnya janji tersebut belum diwujudkan sampai awal tahun 2022 ini. Karena hal itu, pedagang pun menuntut realisasi janji dari pengelola stasiun atau minimal memberikan solusi konkrit terkait dengan pemindahan para pedagang.
“Sampai saat ini kami masih sama tuntutannya seperti janji PT KAI pada 2014 silam. Mereka berjanji bahwa kami bisa berjualan di dalam Stasiun Wates. Namun sampai sekarang belum ditepati janjinya, malah kami mau dibongkar dan digusur lagi,” ujar Utami kepada wartawan seusai menggelar audiensi di Kantor Wakil Bupati Kulonprogo, kemarin (15/3).
Menanggapi hal tersebut, Manajer Humas PT. KAI Daop 6 Jogjakarta Supriyanto mengaku sampai saat ini pihaknya masih menyiapkan berbagai opsi solusi kepada para pedagang Stasiun Wates. Salah satu alternatif solusi jangka pendeknya adalah memanfaatkan lahan milik perseroan tersebut yang letaknya di sebelah timur stasiun.
Untuk hal itu, lanjut Supriyanto, pihaknya sampai saat ini masih berkoordinasi dengan Pemkab Kulonprogo. Salah satunya untuk mendiskusikan tentang pembangunannya nanti apakah akan dikerjasamakan bersama pemerintah atau hanya akan dilaksanakan sendiri oleh PT KAI berkaitan dengan konsep penataannya.
"Untuk saat ini kami baru fokus soal alternatif solusi, yakni menggunakan lahan milik KAI yang ada di sebelah timur Stasiun Wates. Untuk realisasinya nanti akan kami sesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” ucapnya.
Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana berharap nantinya ada solusi terbaik bagi kedua pihak. Namun pada intinya, dia menuntut agar PT KAI bisa memberikan ruang kepada para pedagang sebagai bentuk sinergitas BUMN dengan pelaku UMKM di Kulonprogo. Disisi lain, pemkab sendiri juga sudah mempunyai solusi lokasi berjualan para pedagang Stasiun Wates. Seperti pemindahan di Pasar Sentolo Baru dan Pasar Bendungan.
“Intinya kami ingin ada win win solution,” harap Fajar.
Bertindak sebagai pengawas audiensi, Kepala Pemeriksaan Laporan Ombudsman DIJ Jaka Susila Wahyuana menyatakan, pihaknya akan merumuskan serta mengkaji berbagai tuntutan para pedagang maupun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dan PT. KAI. Sehingga nantinya bisa dipilih solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut.
“Dalam minggu ini Ombudsman akan menunggu hasil review (hasil rumusan dan kajian), sehingga bisa menjadi bahan untuk kami untuk memberikan saran dan masukan dalam mendorong penyelesaian permasalahan ini,” beber Jaka. (inu/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



