Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

2.715 Pekerja Belum Mendapat Perlindungan

E
Penulis: Editor Content❯
Nur Wahyudi (paling kanan) saat menyampaikan jumpa pers Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo di Bale Agung Pemkab Kulonprogo pada Jumat (11/2).(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
Nur Wahyudi (paling kanan) saat menyampaikan jumpa pers Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo di Bale Agung Pemkab Kulonprogo pada Jumat (11/2).(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Ribuan pekerja di Kulonprogo yang masih belum mendapat hak perlindungan. Hingga 2022 ini saja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo mencatat ada sebanyak 2.715 pekerja yang belum mendapat perlindungan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala Disnakertrans Kulonprogo Nur Wahyudi mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan masih enggan memberikan perlindungan bagi pekerjanya. Hasil pengawasan pihaknya, sebagian perusahaan beralasan karena situasi pandemi dan merupakan perusahaan sektor kecil. Sehingga, masih belum mampu untuk membayar iuran jaminan sosial setiap bulannya.

Dari hasil pendataan Disnakertrans Kulonprogo, lanjut Nur, jumlah perusahaan di Kulonprogo hingga akhir tahun 2021 sendiri berjumlah 322 perusahan dengan total pekerja sebanyak 16.818 orang. Kemudian dari jumlah tersebut ada sebanyak 14.103 pekerja yang sudah terlindungi jaminan sosial melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Sementara sisanya, atau sebanyak 2.715 pekerja dipastikan belum mendapat perlindungan apapun.

Mengingat perlindungan pekerja merupakan kewajiban bagi perusahaan, Nur mengaku pihaknya rutin melakukan monitoring kepada perusahaan di Kulonprogo maupun badan pemberi jaminan sosial. Upaya tersebut dilakukan agar perusahaan mengerti tentang kewajibannya serta pekerja paham tentang hak-haknya

“Sebagian besar perusahaan yang belum memberikan perlindungan bagi pekerjanya memang kebanyakan perusahaan skala kecil. Namun perlu kami sampaikan bahwa ada pula beberapa perusahaan skala besar yang belum memberikan perlindungan bagi pekerjanya,” ujar Nur kemarin (11/2).
Dalam rangka untuk mendukung pemberian perlindungan kepada seluruh pekerja. Beberapa waktu lalu Bupati Kulonprogo Sutedjo sempat menandatangani nota kesepakatan antara Pemda DIJ dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama yang dilakukan pada akhir 2021 lalu itu harapannya bisa memberikan jaminan sosial dan perlindungan ekonomi kepada pekerja. Kemudian sebagai wujud dari komitmen pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pekerja. Serta mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.

Sutedjo pun berharap agar BPJS Ketenagakerjaan juga bisa terus memberikan manfaat kepada pekerja yang mengikuti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

“Berharap sinergitas ini untuk mewujudkan misi melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja yang ada di Kulonprogo dapat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogjakarta Asri Basir menyampaikan bahwa sampai 2020 pihaknya sudah membayar premi sebesar Rp 382 miliar kepada pekerja sebanyak 37.277 orang.
“Alhamdulillah, klaim yang kami bayarkan selama ini tidak menimbulkan masalah. maknanya, pekerja yang mengajukan klaim terlayani dengan baik,” katanya. (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer