Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua FKUB Kulonprogo Agung Mabruri Asrori menilai, pentingnya kehadiran perda tersebut di wilayah Kulonprogo. Sebab dengan berbagai kemajuan pembangunan, membuat daerah semakin modern. Sehingga potensi konflik antar umat beragama pun bisa meningkat. Karena bakal terjadi migrasi antar penduduk yang meningkatkan pluralitas.
Dengan hadirnya perda, lanjut Agung, maka kebijakan itu bisa menjadi dasar hukum yang jelas agar konflik antar umat beragama di masyarakat bisa diredam. Harapannya dengan dasar hukum itu, penanganan konflik juga bisa dicegah dari bawah dan tidak menjadi masalah berkepanjangan. “Rencana perda akan mengatur ke sana. Kami akan atur bagaimana konflik bisa diselesaikan pada tingkat lokal, kemudian bagaimana penggunaan media sosial di masyarakat untuk mencegah konflik menjadi lebih besar,” ujar Agung usai menghadiri FGD Raperda Kerukunan Antar Pemeluk Agama dan Kepercayaan kemarin (11/2).
Dalam kegiatan yang sama, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati menyampaikan, hadirnya Perda tentang Kerukunan Antar Umat Beragama nantinya akan memberikan perlindungan bagi pemeluk agama dan kepercayaan. Dalam beragama dan meyakini kepercayaannya. Serta, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Kemudian, perda juga akan menjadi dasar agar pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam memberikan hak-hak bagi semua umat beragama pada berbagai aspek. Meliputi aspek pendidikan, pelayanan publik, sosial kemasyarakatan, hingga ketentuan pendirian tempat beribadah. “Jadi yang diatur adalah beragamanya bukan agamanya, dan bukan prosesi peribadatan masing-masing,” ungkap Akhid. (inu/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




