Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Redam Konflik Antar Umat Beragama Lewat Perda

E
Penulis: Editor Content❯
Forum Group Discussion: Diskusi terkait Raperda Kerukunan Antar Pemeluk Agama dan Kepercayaan yang digelar di Wisma Kusuma Hotel Kulonprogo (11/2).(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
Forum Group Discussion: Diskusi terkait Raperda Kerukunan Antar Pemeluk Agama dan Kepercayaan yang digelar di Wisma Kusuma Hotel Kulonprogo (11/2).(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melihat potensi konflik antar umat beragama bisa terjadi di Kulonprogo. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerukunan Umat Antar Beragama disebut menjadi upaya preventif konflik di wilayah itu.

Ketua FKUB Kulonprogo Agung Mabruri Asrori menilai, pentingnya kehadiran perda tersebut di wilayah Kulonprogo. Sebab dengan berbagai kemajuan pembangunan, membuat daerah semakin modern. Sehingga potensi konflik antar umat beragama pun bisa meningkat. Karena bakal terjadi migrasi antar penduduk yang meningkatkan pluralitas.

 

Dengan hadirnya perda, lanjut Agung, maka kebijakan itu bisa menjadi dasar hukum yang jelas agar konflik antar umat beragama di masyarakat bisa diredam. Harapannya dengan dasar hukum itu, penanganan konflik juga bisa dicegah dari bawah dan tidak menjadi masalah berkepanjangan. “Rencana perda akan mengatur ke sana. Kami akan atur bagaimana konflik bisa diselesaikan pada tingkat lokal, kemudian bagaimana penggunaan media sosial di masyarakat untuk mencegah konflik menjadi lebih besar,” ujar Agung usai menghadiri FGD Raperda Kerukunan Antar Pemeluk Agama dan Kepercayaan kemarin (11/2).

Dalam kegiatan yang sama, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati menyampaikan, hadirnya Perda tentang Kerukunan Antar Umat Beragama nantinya akan memberikan perlindungan bagi pemeluk agama dan kepercayaan. Dalam beragama dan meyakini kepercayaannya. Serta, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

 

Kemudian, perda juga akan menjadi dasar agar pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam memberikan hak-hak bagi semua umat beragama pada berbagai aspek. Meliputi aspek pendidikan, pelayanan publik, sosial kemasyarakatan, hingga ketentuan pendirian tempat beribadah. “Jadi yang diatur adalah beragamanya bukan agamanya, dan bukan prosesi peribadatan masing-masing,” ungkap Akhid. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

GMS Telah Mengurus Dokumen Perizinan yang Diminta Pemkab Bantul, Berharap Izin segera Keluar

GMS Telah Mengurus Dokumen Perizinan yang Diminta Pemkab Bantul, Berharap Izin segera Keluar

Pengurus Gereja Misi Sejahtera (GMS) telah melengkapi dokumen yang perlu ditambahkan untuk mengurus izin bangunan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Humas Gereja Misi Sejahtera Pusat Josiah Michael mengatakan...

KEPUTUSAN DPRD DIY NO 65/K/DPRD/2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDA DIY TAHUN 2027

KEPUTUSAN DPRD DIY NO 65/K/DPRD/2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDA DIY TAHUN 2027

KEPUTUSAN DPRD DIY NO 65/K/DPRD/2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDA DIY TAHUN 2027

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer