Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Surveilans Tahap Kedua Tergantung Kesiapan SDM

E
Penulis: Editor Content❯
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Baning Rahayujati
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Baning Rahayujati
RADAR JOGJA – Pelaksanaan surveilans atau swab acak bagi siswa sekolah di Kulonprogo yang sebelumnya dijadwalkan terlaksana pada awal bulan ini sekarang tengah masuk dalam pembahasan. Gugus tugas setampat menyatakan kesiapan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan menjadi faktor penting agar kegiatan tersebut bisa terealisasi.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo Baning Rahayujati mengatakan, pihaknya kini tengah mendiskusikan tentang kemungkinan surveilans tahap kedua akan dilaksanakan di Januari 2022 ini. Gugus tugas, bersama dengan instansi terkait dalam waktu dekat ini membahas tentang kesiapan tenaga kesehatan untuk melaksanakan surveilans di tengah kegiatan vaksinasi anak.

“Kesiapan SDM kesehatan khususnya yang berada di puskesmas menjadi unsur penting dalam pelaksanaan surveilans tahap kedua ini,” katanya, Minggu (9/1). Sebab, lanjut dia, para petugas kesehatan merupakan personil yang melaksanakan testing terhadap siswa maupun tenaga pengajar di sekolah. Namun demikian untuk saat ini mereka juga disibukkan dengan kegiatan vaksinasi anak.

Pihaknya maish mempertimbangkan, pelaksanaan surveilans akan bersamaan dengan vaksinasi atau seperti apa. “Nanti kami akan bahas itu. Karena ini tergantung kemampuan petugas kesehatan di puskesmas, akan kami tentukan mana lebih urgent. Tetapi intinya (surveilans) tetap kami laksanakan,” ujar Baning.

Perlu diketahui, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo sebelumnya merencanakan surveilans tahap kedua dilaksankan di bulan Januari ini, setelah surveilans tahap pertama selesai. Baning pun memastikan bentuk kegiatan surveilans tahap kedua juga tidak jauh berbeda dengan tahap pertama dan tetap menyasar 10 persen siswa dan tendik dari tiap sekolah yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT).

Sebagai informasi, dalam kegiatan surveilans tahap pertama yang digelar November 2021 lalu sedikitnya gugus tugas menemukan 94 siswa yang terkonfirmasi positif. Adpaun rinciannya terdiri dari 55 siswa SD, 11 siswa SMP dan 28 siswa SMA. "Untuk jumlah total yang kami uji pada surveilans tahap pertama ada sebanyak 2.221 orang, terdiri dari siswa dan tenaga pendidik," terang Baning.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo Arif Prastowo menyampaikan bahwa sampai saat ini tercatat sudah ada sebanyak 206 dari total 337 sekolah yang sudah menyelenggarakan PTMT dengan kapasitas 100 persen siswa. Dalam pelaksanaanya sekolah menyesuaikan dengan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Yakni melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut juga mewajibkan siswa telah divaksinasi dan sekolah harus memenuhi sarana pencegahan virus. "Untuk sekolah yang belum PTMT 100 persen, kami sampaikan ada kendala pada kapasitas ruang kelas yang belum memadai, karena harus disesuaikan dengan jarak aman antar siswa sejauh satu meter," ucap Arif. (inu/pra)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perpustakaan Desa di Kabupaten Bantul Aktif Hanya 20 Persen, karena Tersendat Anggaran dan SDM

Perpustakaan Desa di Kabupaten Bantul Aktif Hanya 20 Persen, karena Tersendat Anggaran dan SDM

Pengelolaan perpustakaan desa atau kalurahan di Kabupaten Bantul masih menghadapi sejumlah persoalan. Dari 75 perpustakaan desa yang ada, baru sekitar 15 perpustakaan yang benar-benar aktif dan berjalan dengan baik.

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar

Pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi perhatian lembaga legislatif. Terutama setelah maraknya pembangunan KDMP yang menggusur sekolah atau fasilitas umum untuk pelayanan dasar di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer