Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Nur Eny Rahayu mengatakan, instansi terkait yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus turun ke lapangan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga kalurahan Kembang. Politisi PKB itu juga mendorong agar DLH mengawasi perizinan hingga teknis penambangan pasir yang dilakukan oleh pengusaha tambang di wilayah tersebut. Hal itu, menurut Eny penting dilakukan untuk memastikan apakah dampak yang dirasakan masyarakat benar dari aktivitas tambang atau faktor lain."Aktivitas tambang harus dilakukan pengawasan, apabila terjadi pelanggaran regulasi penambangan, maka harus segera dihentikan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan," ujar Eny, Minggu (12/12).
Sementara itu, Kepala DLH Kulonprogo Sumarsono menyatakan, pihaknya sudah menerima apa yang menjadi keluhan warga di Kalurahan Kembang. Namun aktivitas pertambangan yang dikeluhkan warga diketahui berada di wilayah sisi timur Sungai Progo yang masuk Kabupaten Sleman.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov DIJ karena berada di luar wilayahnya. Karena dengan hasil koordinasi tersebut nantinya bisa menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut terhadap aktivitas pertambangan tersebut."Hasil koordinasi itu nantinya juga akan menjadi dasar kami untuk bertindak," ucap Sumarsono.
Sebelumnya, warga Kalurahan Kembang Tri Harjono mengatakan, ada empat padukuhan yang terdampak aktifitas tambang tersebut. Diantaranya Padukuhan Wiu, Pundak, Jomboran, dan Nanggulan. Dari empat wilayah tersebut, total ada 40 kepala keluarga (KK) yang mendapat dampak buruk dari aktivitas pertambangan pasir di Sungai Progo itu.
Dampak dari aktivitas pertambangan di wilayah Nanggulan juga sudah dirasakan sejak tahun 2020 lalu. Adapun bentuknya berupa keringnya sumur air tanah dan suara bising dari mesin tambang yang beroperasi diluar batas kewajaran. Selain itu, tanah milik warga yang berada di bantaran sungai jug ambrol.
Selain dampak lingkungan, warga terdampak juga menyoroti legalitas izin yang dimiliki perusahaan tambang. Pasalnya, sejak tambang tersebut beroperasi warga sama sekali belum pernah melihat izin yang dikeluarkan pemerintah setempat. "Sehingga kami menuntut agar aktifitas tambang di wilayah kami segera dihentikan," ungkap Tri. (inu/pra)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

