Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Kami ingin menyampaikan bahwa YIA dibuka pada posisi pandemi, dan kami mendapatkan target pada tahun 2020 10 juta penumpang per tahun, tetapi di 2020 kami mendapat 980 ribu penumpang atau presentasenya hanya 10 persen saja," ujar General Manager PT AP 1 YIA Agus Pandu Purnama, Jumat (3/12).
Diakuinya pandemo Covid-19 membuat pendapatan bandara menjadi terpuruk. Hal itulah, lanjutnya, yang kemudian membuat pendapatan YIA kurang optimal dan bahkan merugi karena harus membayar beban biaya operasional. Kondisi tersebut juga yang kemudian memaksa PT AP 1 mengajukan keringanan pajak kepada Pemkab Kulonprogo.
Pandu juga menilai besaran PBB yang dibebankan pemerintah kepada YIA juga terlalu besar. Serta tidak disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi bandara di seluruh wilayah. Menurut dia, ada kenaikan NJOP terutama bumi sebesar 626 persen. “(Tahun) 2020 kami dikenakan Rp 702 ribu per meter persegi kemudian naik Rp 5,95 juta. Artinya dengan kenaikan inilah yang menjadi beban bagi kami," imbuh Pandu.
Perwira TNI AU itu menambahkan, dengan kondisi keuangan yang sedang tidak baik saat ini, pengelola bandara juga mengaku masih keberatan dengan tagihan pajak YIA yang dibebankan oleh Pemkab Kulonprogo. Meskipun pemkab telah melakukan pemangkasan pajak sebesar 65 persen, dari Rp 78 miliar menjadi Rp 28 miliar.
Pandu menyatakan, untuk saat ini pengelola bandara YIA hanya memiliki kemampuan anggaran pembayaran pajak sebesar Rp 10 miliar saja. Sehingga ia pun berharap agar pemerintah bisa kembali memangkas jumlah tagihan PBB bandara di Temon tersebut. "Kemampuan AP 1 sesuai rencana anggaran, kami kemampuannya hanya Rp. 10 miliar," tegas Pandu.
Sebelumnya, pengajuan keringanan pembayaran PBB YIA dipastikan telah ditolak Pemkab Kulonprogo. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kulonprogo Muhadi mengatakan, penolakan tersebut berdasar pemerintah setempat tidak memiliki regulasi hukum untuk melakukan pengurangan kembali besaran kewajiban pembayaran pajak YIA."Pandemi Covid itu kategori non alam, sementara yang ditoleransi di aspek Perda Kulonprogo Nomor 1 tahun 2021 itu bencana alam yang berkaitan dengan obyek pajaknya. Intinya, pemerintah tidak lagi bisa memberikan keringanan (pembayaran PBB YIA)," ujar Muhadi. (inu/pra)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




